Jakarta Butuh Wagub, Pengamat: PKS dan Gerindra Harus Pentingkan Rakyat

TARIK ulur pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno menemui babak baru. Setelah sebelumnya sempat terjadi ketidaksepahaman antara dua partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, kini tiga cawagub usulan PKS masih harus menunggu proses fit and proper test.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengungkapkan adanya tarik ulur dalam proses pemilihan cawagub tersebut tak lepas dari lemahnya komitmen kedua partai pengusung untuk mengedepankan kepentingan warga Jakarta.

"Karena komitmennya tidak tuntas dan tidak legowo. Karena ada komitmen agar mendukung Prabowo, agar tidak pecah kongsi dan sebagainya, kursi wagub ini direlakan oleh PKS. Ini kan terkait dengan pertarungan Pilpres juga," kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (4/1).

Baca juga: Fit and Proper Test Bacawagub DKI Digelar Pekan Ini

Robert menilai, dalam hal ini, Gerindra, masih belum rela melepaskan kursi wakil gubernur kepada PKS. Pasalnya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bernaung di bawah Gerindra. Di sisi lain, PKS beranggapan jika Gerindra telah memegang peranan lain, yakni sebagai partai pengusung calon presiden dan wakil presiden RI. Robert menilai, kedua partai pengusung, khususnya Gerindra, hanya berkutat pada kepentingan pribadi.

"Jauhkan dahulu soal Pilpres, jangan kedepankan ambisi pribadi. Kepentingan ribuan warga Jakarta yang membutuhkan pemimpin harus diletakkan di atas segalanya," tegas Robert.

Di samping itu, Robert mengatakan, sebagai sebuah provinsi, Jakarta sangat membutuhkan peran wakil gubernur. "Sangat penting, karena memang beda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Jakarta merupakan wilayah otonomi tunggal, di mana semua otoritasnya ada di Balai Kota. Gubernur dan wagub berfungsi sebagai koordinator," katanya.

Robert menjelaskan, dalam sebuah tatanan pemerintahan, gubernur memegang fungsi pemimpin. Sementara, wakil gubernur memegang urusan manajerial. Sekretaris daerah mengurusi administratif. Dalam hal ini, menurut dia, DKI Jakarta kehilangan peran manajerial yang berpengaruh pada lambannya proses eksekusi program di lapangan.

Terlebih lagi, dirinya menilai Anies memiliki kelemahan dalam hal mengeksekusi dan berkoordinasi dengan kepala dinas yang menangani program pemprov.

"Anies banyak bermain pada tataran konsep dan hal-hal yang sifatnya makro, tapi eksekusinya lemah sekali. Butuh orang kedua yang bisa menangani," pungkasnya. (OL-6)