Ahok Usulkan 'Smart City' Awasi Pilgub DKI

Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengusulkan Bawaslu untuk bekerjasama dengan Smart City dalam melakukan pengawasan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Makanya saya tawarkan ke mereka (Bawaslu) anggaran sangat murah dengan memanfaatkan Smart City. Saya sudah sodorkan ke Pak Setiadji (Kepala UPT Smart City)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Ahok mengusulkan sistem Smart City lantaran jumlah anggaran yang diajukan Bawaslu untuk mengawasi Pilgub mencapai Rp98 miliar. Ahok bilang, penggunaan sistem Smart City dapat menekan biaya dan efektivitas penggunaan lebih baik.

"Anda memanfaatkan Smart City pakai (aplikasi) Qlue. Kamu juga enggak mungkin pantau semua pemilih begitu banyak, jadi mending langsung saja masukin program Smart City fotonya, ketemu apa (kecurangan) langsung lapor, kasih notifikasi ke Panwaslu di lapangan. Saya tawarkan itu, jadi murah," beber Ahok.

Meski demikian, Ahok mengaku masih pikir-pikir untuk menggelontorkan dana tersebut. Ahok menjelaskan, Pemprov DKI akan melakukan kajian lebih dalam terkait pengajuan anggaran ini. "Saya enggak tahu, harus dianalisa. Lihat dulu kalau murah, nggak usah (Rp98 miliar)," ucapnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Ketua Bawaslu DKI Mimma Sanjaya bertemu dengan Ahok di Balai Kota. Dalam pertemuannya, Bawaslu mengajukan dana sebesar Rp98 miliar untuk pembayaran upah tenaga pengawas.

"(Itu digunakan untuk) Bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," aku Mimah.(Q-1)