Tarif Busway Rp1 bagi Pemegang KJP

Direktur Utama PT Trans Jakarta Ans Kosasih mengatakan para pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) nantinya hanya akan dikenakan tari Rp 1 saat menggunakan bus Trans Jakarta. tarif tersebut mulai berlaku saat sistem KJP sudah bisa terintegrasi menjadi tiket elektronik (e-Ticket) bus Trans Jakarta. Kosasih mengatakan pihaknya saat ini masih dalam proses pengembangan sistem tersebut.

Sementara menunggu sistem rampung dibuat, PT Trans Jakarta dalam waktu dekat akan menggratiskan siswa-siswi pemegang KJP dengan melakukan pencatatan manual dan siswa harus menunjukkan KJP yang dimiliki. Penggratisan armada bus Trans Jakarta bagi pemegang KJP dengan cara ini pernah dilakukan PT Trans Jakarta saat Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menggelar Jakarta Book and Education Fair di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno pada 27 Juli-3 Agustus lalu.

Kosasih menambahkan, sesuai arahan gubernur penggratisan menaiki bus Trans Jakarta bagi pemegang KJP ini dibatasi waktunya. Hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan program gratis agar tidak digunakan di luar kepentingan sekolah.

"Belum mulai hari ini (penggratisan), tapi kami akan mulai dalam waktu dekat. Karena kami harus koordinasikan di dalam internal kami soal teknis pelaksanaannya nanti. Meskipun gratis tapi ada syaratnya, harus pakai seragam, harus menunjukkan KJP dan hanya di jam-jam berangkat dan pulang sekolah," kata Kosasih ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (13/8).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selain menginstruksikan program gratis naik bus TransJakarta bagi pemegang KJP, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk segera mengambil langkah-langkah mengantisipasi kembali terulangnya penyalahgunaan dana KJP. Di antaranya ialah, pihaknya sudah meminta kepada Bank DKI untuk menghentikan penarikan tunai dana KJP. Tidak hanya dengan Bank DKI, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan bank-bank lain agar memberlakukan sistem untuk menolak pengambilan uang yang dilakukan pemegang KJP melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Namun, Ahok menyebutkan akibat tidak ada lagi transaksi tunai, Bank DKI harus menambahkan mesin Electronic Data Capture (EDC) yakni mesin khusus transaksi non tunai di toko-toko peralatan sekolah. Penambahan ini akan dikhususkan di toko-toko tertentu di pasar-pasar grosir agar transaksi pun lebih terkontrol.

"Tarik tunainya sudah kita rem. Sekarang kita coba masuk ke Pasar Tanah Abang dan Pasar Asemka untuk salurkan mesin EDC ke toko yang khusus jual alat sekolah. Kalau di toko-toko buku besar kan semua sudah punya. Nah, untuk PRIMA kami harus koordinasi dengan Bank BCA dulu karena dia yang punya. Supaya benar-benar tidak bisa tarik tunai," kata Ahok di Balaikota, Rabu (12/8).

Jika ada pungutan lain di sekolah untuk pembayaran seragam khusus atau pelajaran tambahan, Ahok berujar selama masih wajar, maka dana KJP juga boleh digunakan untuk membayar biaya tersebut. Namun, karena pihak sekolah tidak boleh memiliki mesin EDC, pemegang KJP tetap bisa melakukan pembayaran non tunai dengan mengisi form khusus yang berisi data siswa dan identitas rekening Bank DKI. Pihak bank yang akan memindahbukukan uang sejumlah nominal yang disyaratkan dalam pembayaran dari rekening siswa ke rekening sekolah.

Ahok mengakui langkah-langkah ini ditempuhnya untuk meminimalisir kecurangan dibuat baik orang tua siswa maupun siswa itu sendiri dalam menggunakan dana KJP. Meskipun demikian, Ahok tidak mau megeneralisasi pemegang KJP pasti berbuat curang. Dari laporan yang ia terima, jumlah penyalahgunaan sangat kecil. Sementara pemegang KJP yang menggunakannya untuk kepentingan pendidikan sangat besar.

"Tidak semua pemegang KJP itu curang kok. 97% lebih itu sudah benar-benar memakainya untuk pergi beli alat sekolah, buku, tas dan seragam. Sudah tepat sasaran. Hanya yang kemarin itu mau coba-coba nakal saja.

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi kemarin di Balaikota menjelaskan pihaknya telah membuat surat keputusan untuk menghentikan sepenuhnya penarikan tunai dana KJP baik melalui kasir maupun melalui mesin ATM. Kresno mengatakan sistem perbankan lebih mudah diatur sebab sudah tertatat dan terpola melalui komputerisasi.

"Kalau soal rem transaksi tunai saat ini saya teken surat, nanti malam jam 12.00 sudah tidak bisa. Mudah kok. Makanya Pak Gubernur minta sekarang pun kami siap," kata Kresno. (Q-1)