Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung Mandek

BALAI Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) menuturkan kelanjutan proyek normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter paling cepat baru bisa berjalan pada 2020. Pasalnya, proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI belum rampung. Selain itu perlu ada penyesuaian antara konsep normalisasi yang telah dilakukan BBWSCC dengan konsep naturalisasi yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggaran normalisasi sungai lagi-lagi tidak dianggarkan pada APBN 2019. Sebab hingga saat ini belum ada kejelasan soal konsep naturalisasi yang diusung oleh Anies. BBWSCC akan berkoordinasi lebih dulu dengan Pemprov DKI terkait konsep naturalisasi tersebut.

"Kalau diajukan di APBN 2019 sudah enggak terkejar lagi. Visinya harus disamakan dulu, kita (BBWSCC dan Pemprov DKI) rencananya akan sama-sama meninjau ke lapangan mana yang bisa dikombinasikan (naturalisasi) dengan normalisasi," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah ketika dihubungi, Rabu (3/10).

BBWSCC, yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), sebelumnya juga tidak menganggarkan program normalisasi pada APBN 2018. Sebab hingga akhir 2017 lalu tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI soal pembebasan lahan.

BBWSCC pun tidak mungkin melakukan normalisasi sungai apabila pembebasan lahan belum rampung.

"Karena kalau masih sedikit (pembebasan lahan) kan tanggung. Kalau sudah banyak, baru. Apalagi ada rencana mau dikombinasikan dengan naturalisasi programnya Pak Gubernur," ujar Bambang.

Ada tiga sungai prioritas di Jakarta yang dinormalisasi oleh BBWSCC, yakni Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Hingga saat ini progress normalisasi di Sungai Ciliwung baru mencapai 16 kilometer dari target 33 kilometer pada 2013 hingga 2017 lalu. (X-10)