Kenyamanan JPO Kurang Diperhatikan

SUDAH tak asing bila jembatan penyeberang orang (JPO) dipenuhi oleh pedagang kaki lima (PKL). Hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan dan tingkat keamanan masyarakat yang ingin menggunakan bus Transjakarta.

“Masalah kenyamanan di JPO ini kurang memperoleh perhatian, padahal iru merupakan faktor penting bila mau mendorong masyarakat kelas menengah untuk pindah menggunakan Transjakarta Busway,” kata Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas, di Jakarta, Senin (15/6).

Keamanan dan kenyamanan rasanya sulit terwujud jika JPO disesaki oleh PKL. Keluhan terhadap keadaan tersebut sudah lama dirasakan oleh pengguna Transjakarta. Namun, mereka bingung kemana mereka harus mengeluh.

“Hal itu tidak pernah jelas, sebab jika disampaikan kepada UP Transjakarta maka jawabannya JPO domainnya Dinas Perhubungan. Tapi bila disampaikan kepada Dinas Perhubungan, maka jawabannya bahwa penertiban PKL itu domainnya Satpol PP,” papar Darma.

“Sementara itu, Satpol PP sepertinya tidak pernah menyentuh penertiban di koridor Transjakarta Busway karena mungkin berasumsi itu menjadi domain Dinas Perhubungan,” sambungnya.

Kondisi JPO yang demikian mencerminkan lemahnya kerjasama antar instansi yang berkaitan di Pemrov DKI Jakarta.

“Kondisi JPO sebagai sarana mengakses Transjakarta Busway yang dipenuhi oleh aktivitas PKL dan pengemis tersebut sesungguhnya mencerminkan lemahnya koordinasi antar instansi di lingkungan Pemrov DKI Jakarta,” tandas Darma. (Q-1)