Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENYUSUL pelantikan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini, Kamis (5/7), Pemprov DKI selanjutnya akan melelang 39 jabatan strategis. Jabatan-jabatan itu dilelang tidak hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta tapi juga PNS seluruh Indonesia.
Proses lelang jabatan itu diketuai oleh Sekretaris Daerah Saefullah yang juga mengetuai panitia seleksi (pansel) rotasi jabatan yang baru saja dilakukan. Saat ini proses seleksi lelang tersebut belum dimulai dan masih proses pematangan.
Berdasarkan surat Pengumuman Sekda DKI Jakarta No 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI yang beredar, tercatat ada 25 jabatan yang boleh diisi oleh PNS luar Indonesia. Sisanya, 14 jabatan diisi oleh PNS-PNS DKI.
Jabatan yang boleh diisi oleh PNS luar DKI itu di antaranya, Kepala Badan Pelayanan, Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Bina Marga. Alasan jabatan-jabatan tersebut boleh dibuka untuk nasional karena bidang tersebut melibatkan kebijakan yang bersifat nasional.
“Kenapa Bappeda dari nasional? Karena perencanaan biasanya lebih merujuk pada orang-orang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Barangkali orang Bappenas nanti bisa bersaing di hadapan pansel memaparkan terobosan-terobosan,” kata Saefullah di Balai Kota seusai pelantikan pejabat DKI, Kamis (5/7).
Nantinya, pengumuman lelang jabatan diumumkan melalui website Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Ya, nanti diumumkan nanti kita lihat peluang bagi seluruh PNS dan di Indonesia (yang) terbaik di kabupaten kota, di provinsi (atau) kementerian,” lanjut Saefullah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabarkan, ada tujuh anggota pansel yang bertugas menilai integritas kandidat yakni, Sekda Saefullah, Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Prof. Dr. Eko Prasojo, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dan Direktur Human Resource Universitas Indonesia Riai Rahmawati Sp MA PhD.
Selain itu, ada pula Deputi Gubernur 2009-2012 Dr. Ahmad Haryadi dan Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Profesor Zaki Baridwan.
“Selama proses lelang posisi yang kosong dipegang pelaksana tugas (Plt). Bappeda Plt-nya Wakil Kepala Bappeda. Dinas Bina Marga tidak ada wakil maka (Plt-nya) kepala bidang. Belum ada pejabat baru tapi Plt semua,” imbuh Anies. (OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved