Pemprov DKI Dinilai Belum Sungguh-Sungguh Perbaiki Serapan Anggaran

SEJUMLAH perwakilan fraksi partai di DPRD DKI mengeluhkan serapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang kian lambat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) meningkat dua tahun belakangan. 

“Penyerapan anggaran masih belum meningkat, sementara pendapatan mengalami peningkatan menyebabkan SiLPA meningkat tajam menjadi sekitar Rp13,1 triliun,” kata anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Muhammad Subki, dalam Rapat Paripurna pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Rabu (4/7).

Fraksi PKS juga mempertanyakan penyerapan anggaran pada 2017 yang masih belum meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 82,6%. "Padahal peningkatan serapan anggaran menjadi salah target yang akan dicapai oleh pemerintah gubernur baru,” tambahnya

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno baru bertugas di Balai Kota pada Oktober 2017. Artinya, Anies-Sandi bertanggungjawab terhadap dua bulan terakhir tahun anggaran 2017. Fraksi PKS berpendapat peningkatan realisasi pendapatan DKI diikuti juga dengan peningkatan kinerja.

Berdasarkan data publik.bapedadki.net per hari ini, Rabu (4/7), anggaran APBD 2018 baru terserap 29,48% atau senilai Rp20,98 triliun dari total APBD 2018 Rp77,1 triliun. Padahal, kini sudah memasuki semester II.

“Kami sangat berharap ke depan, mulai tahun ini keterlambatan lelang hingga pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi lagi karena itu bila perlu sistem perencanaan, sistem pelelangan, sinergitas antar SKPD dievaluasi dan dikawal dengan fungsi pengawasan yang lebih baik,” kata Rikardo dari Fraksi PDIP.

Sebelumnya, penyerapan Belanja Langsung pada 2017 mengalami peningkatan dibanding penyerapannya tahun sebelumnya. Namun, peningkatannya hanya sebesar 2,5%. Penyerapan Belanja Tidak Langung bahkan mengalami penurunan sebesar 1,29% dari 2016.

“Berdasarkan perbandingan data realisasi anggaran tersebut, terlihat bahwa belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemprov DKI untuk perbaiki kinerja dalam penyerapan anggaran,” imbuh anggota Fraksi PAN-Demokrat, Bambang Kusumanto dalam kesempatan yang sama.

Tahun lalu, realisasi belanja DKI mencapai 82,60% tidak sampai 100% dari anggaran sebesar Rp61,82 triliun. Salah satu komponen belanja modal yang realisasinya terendah sebesar 57,63% adalah belanja pengadaan tanah, belanja gedung dan bangunan 70,43%. Akibatnya pelaksanaan pembangunan ada yang terlambat bahkan dibatalkan. (OL-5)