DPRD Kritik Keras Dana Bimbel Rp46 M

GUBERNUR dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menambah anggaran di bidang pendidikan Rp46 miliar untuk membiayai program kartu Jakarta pintar (KJP) plus 2018.

Tambahan dana sebesar itu direncanakan akan digunakan untuk membiayai ongkos bimbingan belajar (bimbel) para siswa kelas 12 SMA yang berencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik keras rencana Anies yang sudah masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 tersebut.

Ia tak sepakat dengan rencana A­nies itu. Menurutnya, lembaga bimbel bukan institusi yang bertanggung jawab untuk mendidik anak.

“Bimbingan belajar itu bukan lembaga utama dalam membentuk kualitas pendidikan manusia di Jakarta. Kita harus tetap percaya pada sekolah sebagai instrumen pendidikan, bukan pada yang lain, karena sekolah yang menjadi tonggak utama dalam membentuk karakter bangsa yang terdidik,” paparnya kemarin.

Karena itu, politikus PDIP itu menganjurkan kepala daerah terpilih untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sistem belajar. Anggaran pendidikan yang tersedia lebih baik digunakan untuk membiayai anak putus sekolah karena kekurangan biaya.

“Sebaiknya uang sebesar itu digunakan untuk anak sekolah yang kekurangan biaya dan pemerintah wajib mengeluarkan anggaran untuk itu,” cetusnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat, jumlah siswa kelas 11 SMA pada tahun ini berjumlah 51.266 siswa. Jumlah siswa itu sekaligus jumlah siswa pemegang KJP plus yang tersebar di sekolah-sekolah negeri dan swasta.

Bisa berubah
Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menuturkan program bimbel itu telah dimasukkan ke RKPD 2018.

Program itu telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI dan tim sinkronisasi bentukan Anies-Sandi­aga. Mereka sepakat memasukkan tambahan anggaran sebesar Rp46 miliar di 2018 agar program itu sudah dapat dimulai tahun depan.

“Anggaran itu memang menjadi program dari gubernur terpilih. Kami hanya menjalankan bagaimana menyusunnya, termasuk penganggarannya. Jadi, tidak ada perdebatan,” tutur Tuty.

Penggunaan anggaran itu, sambungnya, untuk membiayai siswa yang sudah mendekati ujian akhir SMA. Siswa yang mengantongi KJP plus akan menerima Rp500 ribu tiap bulannya untuk membayar biaya bimbel.

“Uang itu digunakan siswa untuk ikut bimbel selama tiga bulan sebelum memasuki ujian akhir. Jadi, itu sebagai subsidi untuk belajar di luar sekolah,” imbuh Tuty.

Ia menambahkan, pagu anggaran Dinas Pendidikan pada 2018 tidak berubah, tetap Rp3,4 triliun. Tambahan anggaran Rp46 miliar itu diambil dari anggaran belanja tidak langsung untuk bantuan sosial yang jumlahnya mencapai Rp3,5 triliun.

Tuty juga menambahkan, rancang­an tersebut masih harus dibahas dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)

“Jadi, angka itu bisa berubah sewaktu-waktu, bisa jadi lebih kecil atau sebaliknya. Semua masih harus dibahas oleh anggota dewan dulu. Besok (Kamis, 15/6), kami serahkan rancangan ini untuk dibahas oleh DPRD,” tutupnya. (J-1)