Sering Telat Praktek, Belasan Dokter di RSUD Bekasi Layak Dapat SP-3

BELASAN dokter praktek di RSUD Kota Bekasi terancam mendapat surat peringatan ketiga (SP-3) dari jajaran direksi. Sebab, ketika Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan tinjauan, dari puluhan ruangan dokter praktek, hanya satu dokter yang sudah memulai praktek.

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, ratusan pasien warga Kota Bekasi terpaksa mengantre di depan ruang praktek doktek spesialis di RSUD Kota Bekasi, sejak Rabu (14/6) pagi. Para pasien itu mengeluh lamanya praktek dokter dimulai. Padahal, di papan informasi terpampang rata-rata dokter spesialis dijadwalkan praktek sejak pukul 08.00.

Muhajir, 62, warga Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria menyampaikan dia sudah datang ke RSUD Kota Bekasi sejak sehabis subuh. Setelah mendapatkan nomor antrean ia pun langsung menunggu di ruang tunggu dekat poli yang hendak dituju.

"Saya mau ke poli ortopedi, check up rutin. Namun sejak pagi tadi dokternya belum atang," ungkap Muhajir, Rabu (14/6).

Menurut Muhajir, hal seperti ini kerap terjadi tiap kali ia melakukan pemeriksaan. Dokter yang dijadwalkan praktek sejak pukul 08.00, hingga pukul 09.00 lewat belum datang. Padahal, kata dia, mayoritas pasien sudah datang sejak pagi buta untuk sekadar ambil nomor antrean.

Pasien lainnya, Rohimah, 58, warga Jalan Cendana Raya, Kecamatan Bekasi Barat mengungkapkan hal serupa. Lamanya mengantre dokter, kata dia, tak sebanding dengan lamanya pasien diperiksa di ruang dokter.

"Kita nunggunya bisa berjam-jam, tapi kalau periksa biasa enggak sampai 30 menit sudah selesai," kata dia.

Rohimah pun berharap perilaku dokter prakter di RSUD bisa lebih diperhatikan oleh direksi RSUD agar pasien tidak dirugikan. Sebab, menurut dia, sebagan besar pasien kurang mamu yang mengandalkan kepesertaan BPJS Kesehatan mengandalkan RSUD sebagai tempat berobat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan khusus atas kejadian terlambatnya para dokter praktek di RSUD Kota Bekasi. Bahkan, dirinya mengancam akan memecat dokter praktek non-PNS yang terlambat melakukan praktek.

"Kalau yang PNS berikan SP, kalau berulang langsung SP-3, kalau bukan PNS langsung pecat saja," tegas Kepala Daerah Kota Bekasi ini.

Menurut Rahmat, tahun ini pihaknya sudah menaikkan tunjangan daerah yang diterima tiap pegawai di lingkup Pemkot Bekasi sebanyak 60 persen.

Harapannya adalah, ketika kesejahteraan aparatur meningkat, harusnya diimbagi dengan kinerja yang lebih baik. Apalagi, ketika menyambangi RSUD langsung pada Selasa (13/6), bukan hanya dokter yang terlambat melakukan praktek, jajaran direksi RSUD juga tidak lengkap.

"Di RSUD bukan lagi membicarakan kantong pegawai lagi, namun sudah membicarakan nyawa warga yangs edang berobat. Jadi dokter jangan main-main," kata dia.

Terpisah, Plh Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Tri Sulistianinsing mengakui ketika kunjungan pimpinan daerah memang ada beberapa dokter yang belum memulai praktek. Tapi ia berdalih, para dokter tersebut sedang melakukan kunjungan pasien (visit).

"Ada beberapa dokter yang saat itu sedang mengunjungi pasien," kata Sulis singkat. (X-12)