Ratusan Siswa Menebeng Belajar

RATUSAN siswa dari lima sekolah negeri tingkat SMAN/SMKN di Kota Depok hingga kini masih menumpang.

Berdasarkan rencana, siswa SMA/SMK yang menumpang tersebut segera memiliki gedung sendiri pada tahun ini. Namun, karena harga pembebasan lahan melambung tinggi, para siswa tersebut terpaksa tetap menumpang.

Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Hery Pansila Prabowo mengatakan tingginya harga pembebasan lahan itu sudah di luar batas kewajaran, di atas harga yang ditetapkan tim pembebasan tanah yang sudah mematok harga di atas nilai jual objek pajak (NJOP).

"Tanah yang ditawarkan di Kota Depok sangat mahal, rata-rata di atas Rp3 juta per meter. Padahal, batas NJOP sesuai dengan ketentuan hanya sekitar Rp350 ribu per meter," ujarnya.

Kelima sekolah yang belum punya gedung sendiri itu yakni SMAN 11, SMAN 12, SMAN 13, SMKN 3, dan SMKN 4. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berencana membangun gedung lima sekolah tersebut pada tahun ini.

"Namun, masyarakat sangat semena-mena dalam nentukan harga jual tanahnya. Karena itu, perlu adanya dukungan masyarakat demi kemajuan pembangunan sekolah," terang Hery.

Di kesempatan terpisah, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Arif Subekti menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mampu membeli harga yang ditetapkan itu karena APBD yang dimiliki terbatas.

Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan jasa spekulan atau pihak ketiga saat lahannya ditawar pemerintah. Jasa spekulan tersebut ikut melambungkan harga jual tanah.

Sebenarnya, enam SMPN di Kota Depok juga masih menumpang karena belum memiliki gedung sendiri. Keenam sekolah tersebut adalah SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 24, SMPN 25, dan SMPN 26.

Sama halnya dengan nasib rencana pembangunan lima gedung SMAN/SMKN tersebut, terhambatnya pembangunan enam gedung SMPN itu disebabkan harga jual tanah yang terlampau tinggi. (KG/J-1)