Djarot Ultimatum Balik Karyawan

PELAKSANA Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat gusar melihat kelakuan karyawan PT Transportasi Jakarta yang pada Senin (12/6) lalu menggelar mogok kerja.

Djarot kecewa karena mogok kerja itu telah merugikan ribuan penumpang. Pemprov DKI juga merasa dipermalukan dengan mogok kerja para sopir itu karena aksi tersebut terjadi di saat pemerintah tengah getol mengajak masyarakat beralih ke angkutan publik.

"Menurut saya tidak patut demo itu. Tiap masalah bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan, bukan cara demo seperti itu. Bus kita sudah bagus, gajinya juga sudah bagus," jelas Djarot di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Djarot kemarin memanggil Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono untuk membahas masalah itu. Dari Budi, didapat informasi adanya keresah-an yang tengah melanda karya-wan perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Salah satunya ialah tak kunjung diangkatnya karyawan menjadi karyawan tetap meski telah bekerja selama belasan tahun.

"Ya tapi kalau mau jadi pegawai tetap, ya, perilakunya harus bagus, dong. Bukan demo seperti itu yang merugikan masyarakat. Maka itu, saya minta Pak Budi cari siapa penggerak demonya," kata Djarot.

Djarot juga menyarankan PT Transportasi Jakarta segera merekrut karyawan baru. Hal itu sebagai langkah antisipasi jika para karyawan tetap mengandalkan mogok kerja sebagai cara menyampaikan aspirasi.

"Kita tidak mau masyarakat dirugikan. Kita lihat saja Rabu (hari ini). Kalau misalnya mereka sudah enggak kerasan, enggak mau lagi kerja, ya enggak apa-apa kok, kita rekrut yang baru," kata Djarot.

Rabu (14/6) ini, karyawan PT Transportasi Jakarta akan menggeruduk kembali kantor perusahaan tersebut untuk mendengarkan jawaban atas ultimatum yang mereka berikan pada mogok kerja Senin lalu.

Karyawan memberi waktu 2x24 jam kepada manajemen perusahaan untuk membuat surat pengangkatan atas karyawan yang telah bekerja belasan tahun.

Jika surat pengangkatan itu tidak diterbitkan, karyawan mengancam akan kembali menggelar mogok kerja.

Saat ini, PT Transportasi Jakarta memiliki 727 sopir bus dan 2.498 petugas layanan bus. Akibat mogok kerja pada Senin lalu, terjadi penurunan jumlah penumpang sebanyak 30 ribu penumpang di hari itu.

Masalah administrasi
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono mengakui adanya masalah dalam sistem administrasi karyawan di perusahaan itu. Masalah itu berimbas pada terabaikannya sejumlah hak karyawan, misalnya hak karyawan untuk diangkat menjadi karyawan tetap.

Masalah administrasi itu, sambung Budi, berawal saat per-usahaan itu beralih status, dari unit pelaksana teknis (UPT) dari 2004 sampai 2013 menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) pada 2014.

Mulai saat itu, PT Transportasi Jakarta tak pernah punya data terkini soal karyawannya sendiri. "Kami tidak pernah dapat data update yang clear sejak 2004 sampai ke 2017," kata Budi. (MTVN/J-1)