Ditolak 8 RS, Bayi Peserta BPJS Kesehatan Meninggal

HARI Kustanti, 41, masih berduka. Upaya menyelamatkan anak keempatnya setelah lahir melalui operasi caesar pada Sabtu (10/6) berakhir duka.

“TIga hari saya berkeliling rumah sakit di Kota Bekasi berupaya menyelamatkan nyawa istri dan anak saya. Namun, usaha berakhir di RSUD Koja, Jakarta Utara,” ungkap warga Perumahan Pejuang Pratama, Blok L20, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, kemarin.

Hari menuturkan saat itu ia sedang memeriksakan kehamilan istrinya, Reny Wahyuni, 40, yang berusia delapan bulan di Rumah Sakit Taman Harapan Baru (RS.THB). Selama melakukan pemeriksaan kehamilan istrinya, ia membiayai dengan kocek pribadi.

Namun, saat itu kondisi Reny tidak stabil. Tekanan darahnya mendadak tinggi hingga tembus 270/160 dengan jumlah trombosit rendah di bawah 5.000. Sebagai ibu hamil, Reny membutuhkan penanganan khusus.

Karena menjadi peserta BPJS Kesehatan, Hari me­ngeluarkan kartunya. Namun, itu ditolak RS THB dengan alasan ruang intensive care unit (ICU) penuh. “Saya disuruh mencari rumah sakit lain,” lirih Hari.

Ia pun bergegas mencari rumah sakit lain agar nyawa istrinya segera bisa tertolong. Namun, tujuh rumah sakit swasta lainnya, yakni RS Ananda Bekasi, RS Anna Medika Bekasi, RS Mekar Sari, RS Bakti Kartini, RS Bella, dan RS Hermina, tetap menolak. Bahkan, rumah sakit milik pemerintah RSUD Kota Bekasi pun ikut menolak. Alasannya sama, ruang ICU penuh.

“Saudara saya menginfokan untuk membawa istri saya ke RSUD Koja Jakarta Utara,” jelas dia.

Beruntung saat di RSUD Koja, tim medis segera menangani Reny. Namun, anaknya meninggal dunia sesaat setelah operasi caesar. Hari tak habis pikir, bagaimana peliknya jalur akses kesehatan di Kota Bekasi. Padahal, saat itu kondisi istrinya kritis. Ia berharap pemerintah turun tangan mengatasi hal tersebut. “Jangan ada lagi nasib seperti saya. Istri sekarang masih kritis,” tambahnya.
Umbar janji

Peristiwa penolakan pasien BPJS Kesehatan di Kota Bekasi bukan kali pertama. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi lagi-lagi menyatakan akan bakal mengevaluasi jajaran direksi RSUD Kota Bekasi. Bahkan, izin operasional rumah sakit swasta yang menolak pasien BPJS Kesehatan akan segera dikaji ulang.

Ini kan pasien BPJS, dia sudah tunjukkan kartunya, jadi pihak rumah sakit harus cepat tanggap mengurus,” kata Rahmat seusai menjenguk Reny di RSUD Koja Jakarta Utara.

Pihaknya kini telah membentuk tim investigasi untuk masalah tersebut. Hasilnya menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan, termasuk pencopotan jabatan direksi RSUD Kota Bekasi.
Wali Kota menyayangkan masih ada penolakan pasien peserta BPJS di Kota Bekasi. (Gan/J-3)