Djarot: Indonesia Dikenal Biaya Tinggi karena Rumitnya Pelayanan

PELAKSANA tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, seringkali dalam mengurus perizinan di Indonesia ada tarif nonresmi di samping tarif resmi yang harus diberikan dalam mengurus perizinan. Tarif nonresmi itu menjadi candu di setiap proses perizinan.

"Ketika masyarakat hubungan sama kita minta pelayanan perizinan maupun nonperizinan dalam tanda kutip ada tarifnya. Di samping syarat formal ada, tarif resmi ada, ada beberapa pelayanan yang harus bayar, ditambah dengan tarif yang tidak resmi," kata Djarot waktu serah terima perlengkapan petugas antar jemput izin bermotor (AJIB) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Praktek seperti itu yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara berbiaya tinggi. Sebab, dalam perizinan selain ada tarif resmi, juga ada tarif tidak resminya.

"Sehingga indonesia dikenal biaya tinggi karena rumitnya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan mahalnya ongkos pelayanan," ungkap dia.

Djarot menegaskan, Pemprov DKI berupaya untuk menghentikan praktik-praktik seperti itu. Dengan adanya petugas AJIB atau disebut pasukan putih, diharapkan tidak ada lagi calo dan praktik pungutan liar di lapangan dalam mengurus perizinan.

Mantan Wali Kota Blitar itu tak memungkiri masih adanya praktik-praktik korupsi di kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Gemas saya, satu penyakit kita itu. PTSP hati-hati saya dengar masih ada petugas yang masih belak-belok pikirannya, enggak jejeg, bisa dibeli, mempersulit, dan kemudian ada tawar menawar di lapangan," ungkap Djarot.

Ia menegaskan akan langsung memecat petugas yang berani meminta tarif pada masyarakat saat mengurus perizinan.

"Kalau ketahuan terbukti kita potong langsung, amputasi. Bukan diturunkan jabatannya, tapi dipotong itu dipecat sebagai PNS, malu-maluin saja," tegasnya. (MTVN/OL-6)