Program Anies-Sandi Masuk Rp1 T

SETELAH rapat dua pekan dengan tim sinkronisasi gubernur-wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memastikan program Anies-Sandi senilai Rp1 triliun masuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) DKI 2018.

Pascapenerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jalan Pemprov DKI merampungkan RKPD 2018 lapang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah mengaku total ada 7.000 kegiatan dengan nilai anggaran Rp74 triliun dalam RKPD 2018. Sekitar 3.000 kegiatan di antaranya usul­an Anies-Sandi senilai Rp1 triliun.

“Program Anies-Sandi yang masuk 3.000-an kegiatan, itu kecil ya. Namun, saya belum cermati detailnya karena detailnya pembahasan di level asisten. Kalau sudah di level asisten baru tahu,” ujar Saefullah di Balai Kota, kemarin.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Saefullah mengaku tidak mau ada anggaran yang dipaksakan. “(Anggaran Rp74 triliun) itu sudah maksimal untuk 2018. Nanti kembali lagi ke penyakit dulu, anggarannya kosong,” tandasnya.

Dia pun mengatakan angka tersebut sudah maksimal untuk APBD. Pemprov, menurutnya, tidak memiliki anggaran jika ada kegiatan yang mau dimasukkan lagi.

“Saya ingin realistis anggarannya segini, silakan dibelanjakan, dibicarakan untuk apa. Jangan dipaksakan masuk yang kemudian ujung-ujungnya tidak terlaksana karena ketiadaan anggaran,” tuturnya.

Draf RKPD 2018 saat ini sudah disampaikan ke DPRD DKI untuk dipelajari. Setelah RKPD ditetapkan nanti, akan dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sementara itu, pembahasan draf APBD Perubahan (APBD-P) 2017 ditargetkan selesai akhir Juni agar dapat diajukan ke DPRD.

Dia pun berpesan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk mengoreksi berbagai kegiatan yang masuk demi mendukung sistem e-budgeting yang sudah transparan.

“Kalau ada kegiatan yang aneh-aneh tanya saja datangnya dari mana, apa maksudnya. Saya ingin transparansi yang sudah ada kita pertahankan,” ungkap Saefullah.

Prioritas
Anggaran senilai Rp74 triliun dalam RKPD 2018 merupakan akumulasi dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, Awalnya, menurut Saefullah, terdapat 20 ribu kegiatan. Sebanyak 13 ribu kegiatan kemudian dipangkas. Tidak seluruh usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dimasukkan.
Pemangkasan untuk efisiensi itu, menurutnya, dengan mempertimbangkan aspek prioritas dan ketersediaan anggaran.

Program yang diprioritaskan ialah yang memiliki ciri-ciri punya manfaat langsung kepada masyarakat, misalnya kartu Jakarta pintar (KJP), kartu Jakarta sehat (KJS), pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan gorong-gorong.

“Pada akhirnya kita berpikir mana yang prioritas, mana yang belum prioritas,” imbuhnya. (Ssr/MTVN/J-4)