RPTRA Bisa Tekan Anak Ikut Geng Motor

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak bisa membantu penanganan aksi geng motor yang merebak di sejumlah wilayah Jakarta belakangan ini. Dalam hal ini, pemerintah setempat hanya bisa melakukan pencegahan sebelum remaja di wilayahnya ikut andil dalam aksi anarkis geng motor diantaranya dengan memanfaatkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

"Kami hanya bisa masuk ke ranah pencegahan, tidak bisa aktif menangani aksi geng motor," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta Dien Emawati pada Media Indonesia, Minggu (4/5).

Dien menjelakan, pencegahan agar remaja DKI Jakarta tak terlibat dalam kegiatan anarkis geng motor dimulai sedini mungkin. Anak-anak di Jakarta saat ini untungnya punya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di tiap kelurahan. Sehingga, anak antara satu dengan lainnya bisa bersosialisasi tengan temannya.

Sehingga, kata Dien, mereka pun bisa memiliki kegiatan positif dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan di dalam area RPTRA. Biasanya, kegiatan-kegiatan yang dihelat di dalam RPTRA pun bertujuan agar anak-anak saat ini menghabiskan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Misalnya, seperti adanya forum khusus anak, les bahasa inggris atau kelompok bermain lainnya.

"Dalam kurun waktu dua tahun, adanya RPTRA seperti di Tanah Tinggi, intensitas tawuran di wilayah setempat turun," jelas Dien.

Karena itu, menurut Dien, bila aksi anarkis geng motor sudah masuk ke ranah hukum itu sudah jadi porsinya aparat kepolisian. Namun, pihaknya mengaku bisa menanggulangi lewat konseling anak melalui psikolog di beberapa RPTRA. Agar, sejak dini anak-anak dibekali pengetahuan akan dampak dari aksi anarkis tersebut.

"Banyak ragam kegiatan yang bisa kami adalan di RPTRA untuk membentuk mental anak, nanti pun akan kami lakukan konseling dengan tenaga psikolog yang ada di beberapa RPTRA," lanjut Dien.

Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jupan Royter mengaku pihaknya siap membantu penanganan geng motor di jakarta bila diminta oleh aparat kepolisian. Sebab, wewenang penanganan geng motor meruapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari kepolisian. "Mereka kan juga bagian dari pemerintah, " kata Jupan.

Karena itu, Jupan mengaku, dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta hanya berupaya mengamankan sektor-sektor yang dianggap tawan. Misalnya seperti ikut berpatroli rutin di kawasan monumen nasional (Monas) tiap akhir pekan. "Masing-masih sudah punya bagian, kami hanya bantu aparat dalam pengamanan," tukas Jupan. (OL-3)