Antisipasi 'Overload' TPA, Bekasi Optimalkan Bank Sampah

PEMERINTAH Kota Bekasi akan mengoptimalkan 1.000 bank sampah di tiap RW hingga akhir 2017. Hal ini dilakukan lantaran Pemkot Bekasi masih terkendala harga pembelian lahan dalam proses perluasan zona di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan warga terkait pengadaan lahan untuk perluasan zona. Pemilik lahan, tetap mematok harga lebih tinggi dari besaran harga tim apresial.

"Mereka masih mematok harga tinggi, selisihnya RP100 ribu dari harga yang diajukan oleh tim apresial, padahal kebutuhan lahan pembuangan sampah sangat penting," ungkap Luthfi, Selasa (30/5).

Luthfi menjelaskan, saat ini dari 1.100 RW yang ada di 54 Kelurahan se-Kota Bekasi baru ada 260 titik lokasi bank sampah yang optimal. Adanya bank sampah tersebut diyakini bisa mengurangi kapasitas sampah masuk ke TPA tiap hari sebanyak 70 persen.

Adapun kini produksi sampah warga Kota Bekasi diperkirakan sebanyak 1.700 ton per hari. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 600 ton bisa terangkut ke TPA. Sedangkan, 1.100 ton lainnya harus diolah oleh bank sampah yang ada.

"Bila tidak maka sampah yang tak terangkut akan tercecer di jalan, sehingga bank sampah harus dioptimalkan lebih banyak tahun ini sebab bila 1.000 titik bank sampah optimal maka sampah masuk ke TPA akan berkurang sebanyak 70 persen," jelas dia.

Namun, lanjut Luthfi, saat ini prilaku masyarakat memandang sampah pun harus diubah. Sehingga, mereka tidak lagi menganggap sampah barang kotor yang harus dibuang namun bisa menghasilkan uang. "Formula yang bisa mendorong masyarakat menghargai sampah saat ini masih kami rancang," imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Syaheralayali mengatakan program optimalisasi bank sampah di tengah permukiman masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan humanis. "Harus ada kiat khusus agar masyarakat antusias," ujar dia.

Misalnya, dia mencontohkan, pemerintah harus memberikan imbalan sebagai ganti kerja keras warga untuk mengurangi sampah di lingkungan mereka. Sehingga, masyarakat tergerak untuk mendaur ulang sampah lingkungan mereka. "Jadi masyarakat kita paham bahwa sampah itu bukan hanya dibuang begitu saja, bila diolah mereka pun bisa dapat manfaatnya," tukas dia.(OL-3)