Pemprov DKI Setujui 12 Usulan Anies-Sandi Senilai Rp12,35 M

PEMPROV DKI Jakarta menyetujui 12 usulan kegiatan baru yang diusulkan Tim Sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2018. Usulan dengan total anggaran senilai Rp12,35 miliar itu akan segera di-input dalam e-budgeting.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan seluruh kegiatan sudah sinkron dengan kegiatan Pemprov DKI.

“Di level program sudah sinkron. Di level kegiatan mayoritas juga sudah sinkron. Tambahan baru hanya sedikit. Dari segi rupiah juga relatif tidak menambah pagu anggaran terlalu besar,” ujar Tuty di Balai Kota seusai rapat pimpinan, kemarin.

Dengan lampu hijau yang diberikan Kementerian Dalam Negeri agar program Anies-Sandi bisa masuk ke APBD perubahan 2017, Tim Sinkronisasi optimistis.

Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said menyampaikan harapan agar proses ­sinkronisasi juga mempertimbangkan program-program berskala nasional yang jadi prioritas pemerintah pusat.

“Sejauh ini tim pemprov amat kooperatif dan dengan pernyataan Mendagri, pintu akan semakin terbuka lebar.” ujarnya.

Di antara 12 kegiatan yang disetujui, sembilan di antaranya ialah kegiatan perekonomian, seperti pesta rakyat, angkutan laut, dan pendampingan kewirausahaan tingkat kecamatan (One Kecamatan, One Center of Enterpreneurship/Oke OCE).

Kegiatan lain yang disetujui ialah community action plan di Kelurahan Ancol, Kelurahan Penjaringan, dan Kelurahan Bukit Duri. Kegiatan di bawah dinas perumahan rakyat dan kawasan ­permukiman (DPRKP) itu dianggarkan Rp350 juta untuk tiap-tiap kelurahan.

Ada pula kegiatan penyu-sunan peraturan penataan ruang di bawah dinas cipta karya dan tata ruang, dengan anggaran sebesar Rp300 juta.

“Itu untuk biaya operasional pakar, narasumber, dan tenaga ahli untuk penyusunan kebijakan penataan ruang,” ujar Tuty.

Masuk bertahap
Kemarin sore, Tim Sinkronisasi kembali bertemu pemprov di ruang rapat sekda selama hampir 1 jam. Juru bicara Tim Sinkronisasi, Naufal Firman Yursak, mengatakan proses sinkronisasi belum selesai. Meski beberapa hari lagi RKPD dikunci, sinkronisasi masih berjalan.

“Kalau kita lihat program unggulan kita sangat mungkin untuk ada di awal. Walaupun tidak mungkin optimal karena baru optimal di 2018, paling tidak Oke OCE dan KJP Plus bisa masuk,” katanya.

Menurut Tuty, realisasi program prioritas Anies-Sandi, seperti DP rumah Rp0, dilakukan secara bertahap. Berdasarkan pemaparan Tim Sinkronisasi, kata Tuty, tahap awal dimulai dengan pendataan.

“Skema harus dibuat jelas dulu. Bahkan, di 2018 diduga program DP Rp0 masih akan sebatas pendataan,” ujarnya.

Kegiatan pendataan warga yang berhak mendapat rumah dengan DP Rp0 direncanakan akan disinergikan dengan pendataan warga yang membutuhkan rumah susun.

“Jadi anggarannya itu bisa saja yang sudah ada. Jadi bisa bareng dengan pendataan warga yang butuh rumah susun. Kita lihat kriterianya seperti apa. Tidak harus ada anggaran khusus,” ujarnya. (Aya/J-4)