8.000-an Unit Rusun di DKI Siap Dihuni 2018

SEBANYAK 8.886 unit rumah susun (rusun) di 14 titik lokasi di DKI Jakarta siap dihuni pada 2018. Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memastikan pihaknya sudah mendapat jaminan dari pihak kontraktor.

Kepala Dinas PRKP DKI Arifin mengatakan warga yang direlokasi akan segera bisa menghuni rusun sejak serah terima kontrak dilakukan kontraktor kepada pemprov. “Diperkirakan semua selesai di tahun 2018,” tutur Arifin, kemarin.

Pihaknya optimistis dengan target pengerjaan karena kesiap­an dari segi konstruksi ialah tanggung jawab kontraktor. “Jadi, itu semacam garansi dari kontraktor. Mereka bertugas mengecek ada tidaknya kekurangan,” kata dia,

Proyek pembangunan rusun yang dikerjakan Pemprov DKI terbagi atas proyek multiyears (tahun jamak) dari anggaran 2016 dan single year (tahun tunggal) anggaran 2017.

“Diprediksi untuk rusun yang anggaran multiyears, rata-rata mulai kontrak di November 2016 dan berakhir di Desember 2017. Jadi, prediksi siap huni pertengahan 2018,” kata Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas PRKP, Meli Budiastuti, kepada Media Indonesia, kemarin.

Ada 2.766 unit rusun di delapan lokasi yang dibangun dengan anggaran tahun jamak. “Sekarang rata-rata baru 20%-30%. Baru pembangunan struktur atau kerangka rusunawa,” ujar Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman DPRKP DKI Triyanto.

Dari anggaran tahun tunggal 2017, akan dibangun 6.120 unit di enam titik lokasi. “Kalau yang single year, itu belum selesai. Baru penancapan tiang pancang,” lanjutnya.

Lebih murah
Realisasi anggaran untuk pembangunan rusun tahun jamak dipastikan lebih rendah daripada yang dianggarkan. ”Dari lelang tentu saja DPRKP memilih kontraktor yang harga­nya lebih rendah. Jadi, belum bisa dihimpun jumlah dana yang dibutuhkan itu. Harus ada penghitungan nilai-nilai dalam kontrak yang disepakati,” ujar Arifin.

Sementara itu, pembangunan rusun tahun tunggal, DPRKP menganggarkan dana dalam kisaran Rp2,8 triliun hingga Rp3 triliun. “Itu pun nilai kontrak yang disetujui, belum tentu sesuai dengan anggaran. Kalau berdasarkan lelang, nilainya akan lebih kecil dari itu,” imbuhnya. (Aya/J-4)