Realisasi Program tidak Perlu Buru-Buru

TIM Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai tidak perlu terburu-buru dalam merealisasikan 23 janji kerja yang digaungkan di masa kampanye dalam program kerja pada tahun anggaran ini.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Tim Sinkronisasi Anies-Sandi tidak perlu memaksakan program mereka masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2017.

“Fokus saja ke APBD 2018 yang baru akan dibahas pada Oktober-November. Jangan nafsu besar berkuasa, tapi enggak realistis,” kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, selama enam bulan pertama menjabat, ­Anies-Sandi masih akan sibuk melakukan konsolidasi menata birokrasi dan menjalin komunikasi politik dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, mereka baru akan efektif pada Januari 2018.

“Saya menduga dua bulan setelah dilantik pun Anies-Sandi tidak akan menjalankan program dulu. Sesuper apa pun Anies-Sandi tidak akan bisa langsung begitu saja merealisasikan janji kerja mereka. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Pasti ada penyesuaian birokrasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Tim Sinkronisasi telah melakukan rapat maraton yang dilakukan dari pagi hingga sore hari selama sepekan ke belakang. Mereka duduk bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota.

Rapat tersebut dibagi menjadi empat bidang, yakni ke­sejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan, serta sarana dan prasarana.

Cukup sinkronisasi
Menurutnya, komunikasi antara Tim Sinkronisasi dan pemprov pun tidak bisa terlalu jauh dibuat karena bagaimana pun wewenang anggaran 2017 masih di bawah kendali pelaksana tugas (plt) gubernur saat ini.

“Misalnya, program DP Rp0 tidak akan bisa direalisasikan pada APBDP 2017. Sekarang cukup hingga membahas mata anggaran atau hingga satuan tiga yakni dokumen anggaran yang memuat deskripsi prog­ram dan perincian alokasi pagu anggaran per program,” paparnya.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov DKI Sri Hartati mengaku belum ada pembicaraan soal anggaran dengan Tim Sinkronisasi. Sejumlah pertemuan itu, ujar Sri, hanya berupa penyelarasan program gubernur terpilih.

“Semua bidang dibahas dari transportasi, pangan, pasar. Secara umum banyak yang sudah sejalan,” tandasnya.

Tim Sinkronisasi Anies-Sandi tidak mau banyak bicara tentang substansi rapat maraton mereka. Anggota tim, Edriana, mengatakan timnya masih akan terus melakukan rapat dengan pemprov. Namun, mereka belum menyebut tentang pembahasan anggaran 154 program serta 473 kegiatan yang mereka usulkan kepada pemprov.

Di sisi lain, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI lebih terbuka untuk memasukkan program Anies-Sandi dalam penyusunan anggaran DKI sejak RAPBD perubahan 2017. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono bahkan mendorong Plt Guberbur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat segera mengundang Anies-Sandi ke Balai Kota. (J-4)