Dana Operasional Ahok Rp1,2 Miliar Masuk ke Saldo Djarot

GUBERNUR DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengembalikan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar Rp1,2 miliar. Dana tersebut sudah diterima Pemprov DKI melalui bendahara pengguna anggaran di Biro Administrasi.

"Sudah diterima masuk ke bendahara PA. Kita sudah kirimkan melalui bank," kata Kepala Biro Kerjasama Daerah dan Luar Negeri DKI, Muhamad Mawardi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).

Adapun total dana BOP yang dikembalikan Ahok melalui Bank DKI sebesar Rp1.287.096.775. Di resi pengiriman, dana yang dikembalikan Ahok adalah BPO bulan Mei 2017. "Karena itu masih berjalan keuangan yang dipergunkan oleh kepala daerah," jelas Mawardi.

Nantinya, dana BPO Ahok ini masuk ke pagu anggaran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Jika sisa di akhir tahun, maka anggarannya bakal dibalikkan ke kas daerah.

Untuk saat sekarang, Djarot berhak memilih apakah menggunakan BPO Gubernur atau BPO Wakil Gubernur. "Tapi sampai sekarang pak Plt belum menentukan bakal menggunakan anggaran yang mana," jelas Mawardi.

Untuk diketahui biasanya BPO yang diterima Ahok sebagai Gubernur tiap bulan adalah senilai Rp2,1 miliar. Sementara BPO yang diterima Djarot sebagai Wagub adalah senilai Rp1,4 miliar.(OL-3)