Pemprov DKI Tidak Merasa Program Anies-Sandi Bebani APBD 2018

PEMPROV DKI Jakarta sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dalam tahap pembahasan forum asisten. Pembahasan dilakukan bersama tim sinkronisasi dari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, RKPD 2018 sedang disesuaikan dengan usulan program dari Anies-Sandi. Penyesuaian dilakukan di level program dan kegiatan.

"Tinggal input ke sistem e-budgeting," kata Tuty di Gedung G Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2017.

Tuty mengatakan, sebelum pembahasan RKPD 2018 dituntaskan bersama tim sinkronisasi, forum asisten sudah membahas usulan kegiatan. Ada 20ribu kegiatan yang total anggaran belanja langsungnya berjumlah Rp47 triliun. Namun, lanjut Tuty, dari Rp47 triliun itu harus ada anggaran yang ditahan Rp12 triliun.

"Kita hold Rp12 triliun. Sudah dilakukan sebelum tim sinkronisasi datang. Forum asisten kan dari minggu lalu. Itu dalam rangka melihat prioritas," terang Tuty.

Tuty belum bisa menerangkan, anggaran apa saja yang ditahan karena forum asisten belum ditutup. Kendati ada anggaran yang ditahan, Pemprov DKI tak merasa terbebani dengan usulan kegiatan dari Anies-Sandi. Total ada 529 kegiatan yang diusulkan.

"Rasanya kalau sudah tune-in dengan yang ada, anggaran memang sudah tersedia, serupa dan mirip, sudah ada anggarannya, tinggal eksplor sasarannya. Penajaman sasaran dan penajaman cara delivery. Kalau sudah sinkron tidak terlalu besar dengan impact penambahan anggaran," papar Tuty.

Kemungkinan usulan anggaran belanja langsung tahun 2018 sekitar Rp35 triliun. Tuty bilang, jumlah itu tak jauh beda dengan usulan tahun 2017 sebanyak Rp35,5 triliun.

Saat ini Pemprov DKI menuntaskan tinggal menuntaskan penentuan jumlah pendapatan, alokasi anggaran, dan anggaran belanja tidak langsung. Kalau pun ada penambahan anggaran, Tuty menilai hal itu maklum dalam pembahasan RKPD.

"Tinggal menyamanakan mana yang prioritas mana yang bisa dilaksanakan kemudian," sebut Tuty.