Janji Anies-Sandi akhirnya Masuk RKPD

AKHIRNYA Tim Sinkronisasi Pasangan Gubernur terpilih (Anies Baswedan-Sandiaga Uno) melakukan rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Sabtu (20/5), di Ruang Pola, Blok G, kompleks Balai Kota. Rapat yang dilaksanakan di luar hari kerja itu menjadi tahap perkenalan yang akan dilanjutkan dengan pertemuan setiap hari hingga Rabu (24/5). Selain memperkenalkan setiap tim, kedua pihak saling memaparkan mekanisme program dan penganggaran.

Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said yakin sejumlah program yang sudah memiliki payung hukum akan diupayakan untuk masuk ke rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD), misalnya, OK OCE (One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship).

“Program OK OCE tidak membutuhkan uang di depan. Apa pun yang sudah dijanjikan kepada masyarakat akan jadi prioritas,” kata Sudirman, kemarin.

Pertemuan yang dilakukan itu sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32/2017 Pasal 8 Ayat 1 huruf A, yaitu pemimpin daerah yang baru dipilih bisa turut dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan RKPD tahun depan. Tim Sinkronisasi sudah merinci 23 janji kampanye menjadi 154 program dan merinci lagi menjadi 473 kegiatan. Sudirman optimistis pembahasan masuknya beberapa program timnya ke RKPD 2018 akan berjalan cepat karena beberapa sudah memiliki payung hukum. “Kita optimistis hal itu bisa dilakukan dengan cepat karena sebetulnya barang kali ‘rumahnya’ sudah ada. Tinggal memasukkan ke format yang sedang dikembangkan di sini,” imbuhnya.

Tidak memaksa
Dalam rapat pembahasan anggaran 2018, Sudirman mengakui pihaknya tidak akan memaksakan itu sebab waktu yang tersisa sedikit (akhir Mei).

“Waktunya tinggal sedikit juga, ya. Jadi, kita tidak jadikan prioritas, tapi nanti kalau bisa masuk ya masuk. Maka hari-hari ke depan kita akan diskusi menyinkronkan apa-apa yang sudah kita susun ke format yang sudah disiapkan Bappeda dan kawan-kawan,” jelasnya.

Sudirman menegaskan tim Anies tidak akan terburu-buru memasukkan program ke RKPD 2018 untuk dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan. Timnya akan lebih dulu menilik regulasi. Kalaupun program bisa dimasukkan ke RKPD 2018, hal itu tidak mendesak di segi keuangan.

Ke depan pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak Pemprov untuk menjelaskan volume program dan detail mekanisme anggaran. Mekanisme anggaran itu akan disusun bersama-sama. Soal tenggat pihaknya juga akan mengikuti detail jadwal Pemprov DKI.

Pihaknya menargetkan RKPD 2018 bisa diselesaikan pekan depan. RPJMD akan dibahas setelahnya karena tenggat masih panjang. “RPJMD kita kerjakan belakangan karena waktunya masih panjang deadline-nya September-Oktober. Jadi, masih ada waktu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya terbuka jika ada program tim gubernur terpilih yang ingin dimasukkan ke RKPD. Alasannya, belum tentu program yang bisa dilaksanakan dalam waktu 2,5 tidak membutuhkan dana besar. Ia bersyukur Tim Sinkronisasi menyadari program 2017 masih mengacu ke RPJMD 2012-2017.

“Apakah program yang 2,5 bulan ini membutuhkan biaya kan belum tentu juga membutuhkan biaya. Kalau misalnya bentuknya seperti konsolidasi lalu sosialisasi ini bisa memanfaatkan kegiatan yang ada,” lanjut Tuty.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah yakin program Anies bisa direalisasikan di sisa 2,5 bulan selama ada persetujuan DPRD.

“Kalau saya jawabnya mungkin. Sepanjang nanti terbahas, di Bappeda dan disahkan di DPRD karena KUA-PPAS ini akan kita dorong ke DPRD dan berbahas dengan komisi dan fraksi dan banggar di sana,” kata Saefullah yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta. (J-3)