Tim Sinkronisasi Maklumi Kesibukan Djarot

REALISASI janji kampanye pasangan gubernur terpilih Anies-Sandi sulit terlaksana pada tahun ini. Apalagi, Tim Sinkronisasi bentukan pasangan gubernur terpilih tersebut belum mendapat respons bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Di hari Anies-Sandi mengumumkan pembentukan Tim Sinkronisasi sepekan lalu, Djarot justru tidak tahu. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan formal Djarot dengan Tim Sinkronisasi, dia selalu enggan menjawab dengan tegas. Alasannya, saat ini ia sedang sibuk.

Di mata anggota Tim Sinkronisasi, Marco Kusumawijaya, kesibukan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat bisa dimaklumi. Sehingga sampai saat ini belum bisa menerima Tim Sinkronisasi.

“Pak Djarot pasti sibuk sekali. Biasanyakan beliau berdua, sekarang dia sendirian melaksanakan tugas,” ujar Marco, di Jakarta, kemarin.

Marco menjelaskan, sejak awal pertemuan itu (Tim Sinkronisasi) digagas Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama saat bertemu dengan gubernur terpilih Anies-Sandi. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban kapan pertemuan itu dilakukan dari jangka waktu dua minggu yang diberikan. “Pada dasarnya yang meminta kami untuk datang dari mereka sebelumnya. Tapi, sekarang susah (bertemu),” ungkapnya.

Hingga saat ini Tim Sinkronisasi terus bekerja untuk mewujudkan semua program yang dijanjikan saat kampanye. “Kami baru kerja satu minggu. Masih ada lima bulan lagi. Jadi semua tim masih bekerja,”imbuhnya.

Seperti diketahui, Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dirangkum dari hasil musrenbang memasuki tahap konsultasi publik. Minggu terakhir Mei, RKPD akan ditetapkan sebagai peraturan gubernur (pergub). Setelah itu, RKPD akan menjadi acuan KUA-PPAS dan menjadi pedoman penyusunan APBD-P 2017.

Artinya, Anies-Sandi hanya memiliki waktu dua minggu lagi untuk memasukkan 23 program janji mereka ke dalam mata anggaran APBD-P 2017.

Proyek reklamasi
Terkait keputusan Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Tim Sin-kronisasi masih mengkaji intrumen apa yang akan diambil untuk menghentikan proyek tersebut. “Banyak yang berharap pulau itu menjadi hutan kota, permukiman nelayan, pantai terbuka agar semua orang bisa mengaksesnya dengan gratis. Kami belum ada kesimpulan dan yang pasti panduannya untuk kepentingan umum,”ujar Marco.

Marco juga menerangkan bebe­rapa pulau yang dikhususkan untuk komersial itulah yang ditolak. Termasuk tiga pulau yang sudah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Pulau K, F, dan I.

“Tentu itu yang terus kami kaji. Apakah harus menggunakan SK gubernur, apakah harus meminta peninjauan kembali keputusan presiden yang dulu. Tapi, yang paling penting tentang otonomi daerah dan di Kepres tahun 1995 pun menerangkan tentang wewenang izin tersebut,” paparnya.

Di mata pengamat tata kota Nirwono Joga, Anies-Sandi harus segera mengumumkan rencana konret perubahan atas moratorium pulau reklamasi tersebut.

“Rencana konkretnya apa? Harus diputuskan segera pulau yang sudah ada tadi akan diapakan, tentu dengan peran serta masyarakat. Karena beberapa pulau ini sudah ada rukonya dan bangunan lain. Membongkar juga butuh biaya,” terangnya.

Selain itu, sikap pemerintah pusat juga harus harus duduk bersama membahas kelangsungan fungsi pulau yang sudah dibuat tersebut. Joga menilai pengambilalihan oleh pemerintah pusat tidak akan menyelesaikan masalah, tanpa menyelesaikan lebih dulu masalah lain terkait penurun muka tanah setiap tahunnya.

“Pemerintah daerah yang harus melakukan penghentian bertahap pengambilan air tanah di pantai utara dan Jakarta. Permukiman, gedung harus berhenti total. Jika tidak ada penuruan muka tanah setiap tahunnya terus terjadi. Begitu pun dengan kondisi pencemaran air sungai harus segera diselesaikan,” tandasnya. (J-3)