Djarot Abaikan Tim Sinkronisasi Anies

LANGKAH tim sinkronisasi pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk memasukkan 23 program yang dijanjikan pada kampanye pilkada DKI Jakarta berjalan lambat.

Sejak tim sinkronisasi resmi dibentuk, sampai saat ini belum ada pembicaraan formal pihak gubernur terpilih dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menanggapi dingin permintaan tim sinkronisasi untuk bertemu.

Di hari Anies-Sandi mengumumkan pembentukan tim sinkronisasi, Djarot justru tidak tahu. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan formal Djarot dengan tim sinkronisasi, Djarot selalu enggan menjawab dengan tegas. Alasannya saat ini ia sedang sibuk.

"Belum tahu. Masih seperti ini saja situasinya. Saya masih sibuk," kilah Djarot, Senin (15/5) malam.

Seperti diketahui, Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dirangkum dari hasil musrenbang memasuki tahap konsultasi publik. Minggu terakhir Mei, RKPD akan ditetapkan sebagai peraturan gubernur (pergub). Setelah itu, RKPD akan menjadi acuan KUA-PPAS dan menjadi pedoman penyusunan APBD-P 2017.

Artinya, Anies-Sandi hanya memiliki waktu dua minggu lagi untuk memasukkan 23 program andalan mereka ke dalam mata anggaran APBD-P 2017. Djarot sempat berujar segala penganggaran pada 2017 masih menjadi kewenangannya.

Lewat DPRD
Menurut Djarot, untuk program yang akan masuk APBD 2018, sebaiknya Anies-Sandi berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika tim sinkronisasi menempuh langkah lewat parlementer melalui perwakilan fraksi partai, hal itu memang sudah selayaknya.

"Kalau ketemu DPRD, ya, boleh. Kalau DPRD sudah selayaknya, tidak apa-apa. Kan saya sudah bilang, kalau 2017 itu masih kewenangan kami. Kalau 2018, sebaiknya konsultasi dengan Kemendagri," tandasnya.

Djarot menekankan tim Anies-Sandi sebaiknya berkonsultasi dengan Kemendagri segera. Bila ingin memasukkan program ke RKPD, Djarot mempersilakan tim sink-ronisasi melalui DPRD.

"Lo RKPD silakan melalui DPRD, buat Kemendagri lah yang kasih penjelasan," kata Djarot sambil berlalu memasuki mobilnya.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) Triwisaksana menyebut langkah parlementer bisa saja dilakukan. Hanya, langkahnya terbatas. Pembahasan di dalam DPRD hanya berkutat pada penambahan program yang sudah ada dan pengurangan program, tidak termasuk penambahan program baru. Umumnya program Anies-Sandi ialah program baru, misalnya program DP rumah nol rupiah atau program KJP Plus.

Triwisaksana menilai tim sink-ronisasi harus bekerja lebih taktis untuk mengantisipasi kemungkinan terkait dengan tidak dimasukkannya program Anies-Sandi dalam RKPD. Mengandalkan komunikasi dengan DPRD tidak menjamin masuknya program Anies-Sandi ke RKPD. Sepatutnya tim bekerja lebih taktis melakukan pembicaraan dengan pihak eksekutif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Saefulah menambahkan wajar kalau program 100 hari gubernur baru diakomodasi. Namun, tidak mungkin ada kegiatan fisik karena tidak cukup waktu untuk lelang.

"Saya juga belum tahu OKE-OCE programnya seperti apa. Kalau cuma ratusan juta rupiah, programnya bisa dibiayai bank," ujar Saefulah. (J-3)