Menanti Lampu Hijau dari Pak Djarot

TIM sinkronisasi bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berharap program yang dijanjikan keduanya di masa kampanye dapat masuk ke APBD 2018. Mereka berharap segera mendapat izin dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat supaya bisa ikut membahas RAPBD 2018.

“Keinginan itu sulit terlaksana kalau tidak ada lampu hijau dari Djarot. Kalau Djarot sudah menyetujui, baru Tim Sinkronisasi akan mengintegrasikan 23 program Anies-Sandiaga dengan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” kata Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said, kemarin.

Kerja Tim Sinkronisasi, sambungnya, berpacu dengan waktu mengingat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang menjadi dasar pembuatan RAPBD 2018 akan difinalisasi pada akhir Mei ini.

“Kami berupaya bagaimana caranya agar janji kampanye masuk RKPD 2018. Syukur-syukur bisa sebagian masuk APBD Perubahan 2017,” imbuh Sudirman.

Jika waktunya tak terkejar sehingga program Anies-Sandiaga tidak dimasukkan Pemprov DKI ke RAPBD 2018, sambung dia, Tim Sinkronisasi akan menggunakan jalur parlemen. Mereka berharap DPRD DKI bisa memasukkan program-program Anies saat membahas RAPBD 2018 bersama Pemprov DKI.

Secara informal kita sudah bicara dengan teman-teman di DPRD untuk menyinkronkan tahapan itu,” tuturnya.

Soal 23 program Anies-Sandi, mantan menteri ESDM itu mengatakan program yang sangat mungkin bisa direali­sasikan dalam waktu dekat ialah prog-ram OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneur) dan kepemilikan rumah tanpa uang muka (DP 0%).

“Program OK OCE bisa dimulai, tapi selesainya bukan sebulan-dua bulan. Kemudian kajian DP 0% mungkin regulasinya bisa dimulai, tapi pelaksanaannya butuh waktu,” jelas Sudirman.

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah DKI Saefullah memastikan program Anies-Sandiaga bisa masuk ke RKPD DKI 2018. Hal itu, ujar dia, ialah hak Anies-Sandiaga untuk ikut menentukan mengingat mereka mulai menjabat pada 7 Oktoner 2017.

“Itu memang haknya dia, itu kan tahun pertama pemerintahan gubernur terpilih,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, kemarin.

Ia menambahkan, tidak perlu ada surat dari Kemendagri agar progam Anies dimasukkan ke RAPBD 2018.
“Nanti timnya Anies juga bisa kasih masukan,” jelasnya.

Bahas reklamasi
Tim Sinkronisasi juga berharap dapat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan guna membicarakan persoalan reklamasi pantai utara Jakarta. Pasalnya, sikap Anies-Sandi yang menolak kelanjutan reklamasi bertolak belakang dengan sikap pemerintah pusat.

“Kita ingin bertemu untuk menata, untuk membicarakan kewenangan masing-masing,” sebut Sudirman.

Anies-Sandiaga, sambung dia, hingga kini masih tetap dalam sikap awal yakni menolak reklamasi dilanjutkan.
Sebelumnya, Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan kelanjutan rencana reklamasi kepada Anies-Sandiaga.

“Tentang masa depan rencana reklamasi akan kami serahkan kepada Pak Anies dan Pak Sandi,” kata Djarot.(MTVN/Ant/J-1)