Ditinggal Ahok, Balai Kota Bikin Sistem Aduan Baru

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan akan segera membenahi sistem pengaduan bagi warga.

Sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah dijatuhi vonis atas kasus penodaan agama, pemprov harus memikirkan cara lain dalam menerima aduan warga.

"Sistem pengaduan warga di Balai Kota akan diubah, dibuat jadi lebih tertib sehingga bisa ditangani dengan rapi," kata Djarot.

Sistem pengaduan baru itu akan berlaku mulai hari ini.

Seperti diketahui, sejak majelis hakim memvonis Ahok dua tahun atas kasus penodaan agama, tiap aduan warga tidak akan lagi ditangani Ahok.

Warga yang biasa mengantre di Balai Kota pada pagi hari, nanti harus rela aduannya ditangani langsung petugas dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Djarot menyatakan pemprov akan menyediakan meja-meja bagi para petugas dari sejumlah dinas di DKI untuk melayani warga.

Sistem pelayanan aduan warga akan dibuat per kategori (cluster) berdasarkan keluhan agar penanganannya bisa lebih rapi.

"Setiap keluhan akan disesuaikan dengan kategorinya, ada masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah perumahan, dan masalah lainnya," ujar Djarot.

Peran sebagai petugas penerima aduan akan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) yang dikeluarkan pimpinan SKPD masing-masing. Dengan demikian diharapkan tidak ada alasan untuk petugas melempar tanggung jawab kepada petugas lain.

"Seluruh proses aduan bisa dipantau, mengenai siapa petugas yang menangani keluhan, lalu bagaimana penanganannya," ungkap Djarot.

Tidak berdesakan

Sistem baru pengaduan warga di Balai Kota ini juga dilakukan Djarot agar kondisi pendopo Balai Kota lebih tertib, tidak berdesak-desakan seperti yang akhir-akhir ini terjadi.

Sejak kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, warga yang membawa keluhan harus beradu saing dengan warga yang datang memberi dukungan moral kepada Ahok.

"Saya sudah minta sediakan minuman yang baik, tempat duduk yang baik, supaya warga juga tertib. Silakan berikan pengaduan. Jadi tidak satu per satu dan berbagai macam supaya tidak crowded. Mereka kita tangani dari meja ke meja," imbuh Djarot.

Sistem penerimaan warga seperti itu sebelumnya sempat diterapkan pelaksana tugas gubernur saat masa kampanye pilkada putaran pertama dan kedua, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.

Namun, alih-alih mengajukan pengaduan, ternyata warga yang datang lebih banyak yang ingin berfoto dengan Ahok.

Mengenai warga yang datang untuk berfoto, Djarot menyampaikan akan tetap melayani mereka asalkan bisa menyesuaikan dengan ritme kerja Balai Kota.