Tahun ini 300 Ribu Kartu Sehat Didistribusikan

PEMERINTAH Kota Bekasi menargetkan distribusi 300 ribu kartu sehat berbasis (KBS) nomor induk kependudukan (NIK) kepada masyarakat tidak mampu selesai pada Desember tahun ini.

“Sampai Mei 2017, sudah 15 ribu KBS yang terdistribusi kepada masyarakat. Jumlah itu akan terus bertambah hingga Desember nanti,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, kemarin.

Menurut dia, KBS berbasis NIK yang diluncurkan pada awal 2017 merupakan penyempurnaan dari kartu Bekasi sehat yang menjadi salah satu program kerja andalan Pemkot Bekasi di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Syaikhu.

“Perbedaannya, dulu kartu Bekasi sehat diberikan kepada tiap-tiap individu yang dinya­takan lolos seleksi persyaratan, kini KBS berbasis NIK mencakup keseluruhan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga,” katanya.

Selama penerimanya memiliki KTP Kota Bekasi, kata dia, yang bersangkutan berhak menerima KBS berbasis NIK. “Namun, tentunya sesuai dengan kepatutan. Mereka yang memang berhak saja,” ujarnya.
KBS berbasis NIK juga diluncurkan sebagai solusi dari pemanfaatan fasilitas BPJS Kesehatan yang kerap menuai keluhan di lapangan.

“Keluhan itu berkaitan dengan masih adanya penolakan dari rumah sakit penerima layanan, beratnya iuran bulanan, hingga tak langsung aktifnya fasilitas hingga seminggu pascapendaftaran,” katanya.

KBS berbasis NIK, dipastikan Rahmat, sudah dapat digunakan begitu diterima pemiliknya dan tidak ada biaya bulanan yang dibebankan kepada warga.

“Dengan warga membayarkan pajak saja itu sudah menjadi iuran karena penyelenggaraan kesehatan ini terselenggara juga dari partisipasi warga melalui pajak,” katanya.

Ia juga menjamin warga pemegang KBS berbasis NIK pasti mendapatkan perawatan rumah sakit swasta. “Saya tutup rumah sakitnya jika bersikap demikian (menolak layanan),” janjinya. (Ant/J-3)