Pendapatan Reklame Rp40 M Raib,Wali Kota Bekasi Pasrah

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku ada kelalaian pengawasan pajak reklame. Bahkan, sejak dua tahun terakhir, perolehan pajak reklame tak pernah tutup buku."Selama ini ada yang bermain, makanya berpengaruh terhadap pendapatan serta data base wajib pajak reklame di Kota Bekasi," ungkap Rahmat, kemarin.

Penjelasan Rahmat diperkuat data. Pada 2016, target perolehan pajak reklame ditetapkan sebesar Rp79 miliar. Namun, hingga akhir Desember 2016, Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (PPPJU) Kota Bekasi hanya menyetorkan Rp30 miliar atau 38,71% dari target.

Pemkot Bekasi kemudian mencabut kewenangan Dinas PPPJU atas pengelolaan dan pengawasan reklame dan melimpahkan tugas selanjutnya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Minimnya pencapaian bukan kali yang pertama. Setahun sebelumnya (2015), Pemkot Bekasi menurunkan target pencapaian dari Rp65 miliar menjadi Rp55,5 miliar dan hanya terkumpul senilai Rp26 miliar.

Rahmat Effendi sudah memerintahkan Dinas PUPR mendata ulang seluruh reklame yang ada. Bila pemilik reklame tidak bersedia membayar pajak, pihaknya meminta supaya ditindak tegas. Apalagi, bila reklame masih berdiri supaya langsung diturunkan.

Di Kota Bekasi terdapat 1.175 titik reklame dengan berbagai ukuran. Sebanyak 326 titik masuk daftar hitam lantaran belum membayar pajak dan tidak bisa menunjukkan surat perizinan. Pekan lalu, sebanyak 10 titik sudah diturunkan dan kini tinggal 316 lagi.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan sudah saatnya Pemkot Bekasi menggunakan teknologi untuk menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). "Bila tidak dipikirkan teknologinya, kebocoran pajak akan tetap terjadi seperti pajak reklame," cetusnya.

Menurut Agus, sepatutnya setiap tahun terjadi kenaikan target PAD, bukan malah diturunkan. Sebab, setiap tahun rencana pembangunan Kota pun ikut bertambah. Apalagi, target pencapaian PAD sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.(Gan/J-2)