Optimalisasi Iklan Trans-Jakarta Minim

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengoptimalkan pemasukan Trans­Jakarta untuk menutupi biaya subsidi. Selama ini tiket yang di-bayarkan penumpang disubsidi dari APBD DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun per tahun untuk subsidi tiket bus Trans-Jakarta.

Oleh karena itu, PT Trans-Jakarta pun diminta untuk memanfaatkan aset lainnya, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), halte nonkoridor, dan jalur serat optik.

“Nantinya, di tempat-tempat itu bisa ditempelkan iklan sehingga bisa jadi penghasilan tambahan di luar tiket. Ruang-ruang iklan itu harus didata terlebih dahulu,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Ahok--sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki--juga memberikan instruksi kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk melakukan proses penyertaan modal melalui penyerahan aset (inbreng) sesegera mungkin. “Dengan cara seperti itu, kami optimistis penghasilan PT Trans-Jakarta selain dari tiket akan mampu menutupi biaya subsidi sedikit demi sedikit,” ungkap Ahok.

Menurut Ahok yang mengakhiri jabatannya pada Oktober mendatang, inbreng tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemprov DKI Jakarta oleh PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta).

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga meminta PT Trans-Jakarta segera menyelesaikan kontrak dengan mempercepat proses pengadaan armada baru sekelas Eropa.

“Saat ini, kami sudah pakai bus-bus sekelas Eropa. Harus dijaga kualitasnya. Jangan sampai ada penurunan, seperti membeli bus dari Tiongkok,” ungkap Ahok.

Rencana pemasangan iklan tersebut sudah digulirkan Ahok pada September 2016. Adanya iklan di dalam aset PT Trans-Jakarta (bus, JPO, dan halte) bisa menambah penghasilan PT Trans-Jakarta. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengurangi pemberian public service obligation (PSO). “Dari iklan inilah kami mampu mengurangi subsidi atau PSO dari APBD. Biasanya subsidi bisa Rp3 triliun sampai Rp4 triliun,” ujarnya.

Basuki berharap iklan bisa menambah penghasilan mencapai Rp1 triliun sampai Rp2 triliun. Pendapatan itu digunakan untuk memberikan subsidi kepada penumpang. Bisnis lainnya berupa modernisasi JPO dan halte. Di jembatan itu nantinya bisa di­bangun kios untuk disewakan kepada para pedagang. Realisasi dari rencana tersebut diperkirakan selesai pada tahun ini. (Ant/Ssr/J-3)