Tim Sinkronisasi bukan Tim Transisi

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tim sinkronisasi yang dibuat gubernur-wakil gubernur terpilih Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno berbeda dengan tim transisi. Setelah memasuki masa jabatan sebagai gubernur, mereka pun belum bisa melakukan pergantian pejabat pegawai negeri sipil (PNS).

“Ya mana ada istilah kayak begitu? Orang baru masuk juga enggak bisa ganti PNS kok,” kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

Menurut Ahok, persiapan tim kerja pada pemerintah daerah (pemda) sebelum masuk masa jabatan tidak sama dengan tim transisi di pemerintah pusat. Pada pemerintah pusat, tim transisi dimungkinkan untuk melakukan pergantian menteri.

“Masih ada enam bulan. Bukan kayak presiden, masuk (langsung) ganti menteri,” ujar Ahok yang akan berakhir tugasnya pada Oktober nanti.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah menambahkan tim sinkroni-sasi gubernur baru bisa saja datang untuk berunding dengan tim penyusun anggaran daerah (TPAD) DKI asal mereka harus izin terlebih dahulu kepada Gubernur DKI Jakarta yang aktif.

“Ya nanti kita undang, tetap dengan seizin Pak Gubernur. Kita undang tim ini apa yang bisa dimasukkan. Namun, diterima atau tidaknya tergantung pembahasan dengan DPRD.”

Ingin dilibatkan
Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan berharap segera duduk bersama dengan pemda saat ini untuk membahas berbagai program kerja. Pihaknya telah membentuk tim pengarah dan sinkronisasi. Tim diharapkan membahas program kerja bersama Bappeda DKI Jakarta sebelum 26 Mei. “Sekarang baru tanggal berapa, masih ada waktu. Tim sudah dibentuk dan segera be-kerja. Tim pakar sudah bekerja selama ini untuk menyusun 23 program kami. Jadi nantinya ada sinkronisasi antara janji kampanye kami dan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan APBD. Itulah sinkronisasinya,” ujar A­nies di Rumah Aspirasi Menteng Jakarta Pusat, kemarin.

Salah satu Tim Pakar Rumah Aspirasi Bambang Widjojanto mengatakan, dalam pelaksanaannya, tim tersebut tidak bisa langsung memasukkan prog­ram ke anggaran 2018. Selain terikat aturan Permendagri No 17 Tahun 2016, ada etika yang tidak boleh dilanggar. “Apakah bisa masuk perubahan APBD 2017-2018 itu memerlukan etika dan sikap negarawan. Sama halnya ketika peralihan dari Gubernur Fauzi Bowo ke Joko Widodo saat itu saling memberi ruang,” ungkapnya.

Tim yang dibentuk itu terdiri dari tim pengarah, sinkronisasi, dan tim pakar. Tim sudah membuat program dalam janji kampanye pasangan nomor tiga tersebut. Tim pakar diketuai dua mantan pemimpin KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, sedangkan tim pengarah diketuai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Joko Santoso, Boy Sadikin, dan Prianto. “Kami tidak mau terburu-buru. Semua aspirasi dan masalah yang disampaikan masyarakat akan kami kaji mendalam dan disesusaikan dengan visi misi. Selanjutnya dikembalikan kepada gubernur terpilih,” jelasnya.

Bambang berharap gubernur terpilih bisa langsung mengaplikasikan semua program dari janji kampanyenya. Gubernur saat ini pun diharapkan segera membuka ruang koordinasi.

“Kami harap ruang itu terbuka jadi tidak hanya perkataan. Tentu semua program akan dikaji, dikelola dengan baik dulu, termasuk dengan reklamasi semua harus bertemu dan dibicarakan bersama,” jelasnya.

Tim pengarah Boy Sadikin berharap Ahok dan gubernur terpilih bisa bekerja sama membuka ruang komunikasi yang baik. (Sru/J-3)