Ahok Minta Anies Cari Duit Sendiri

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan pasangan gubernur terpilih, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, untuk memasukkan program rumah tanpa uang muka ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2018 yang saat ini tengah disusun.

Namun Ahok mensyaratkan gubernur terpilih untuk menyediakan sumber pembiayaannya sehingga program kampanye rumah tanpa down payment (DP) tersebut tak membebani APBD 2018.

"Masukan saja di 2018. Tapi kalau usul, mesti sediakan uangnya supaya DP nol persen bisa dikerjakan," ujar Ahok di Balai Kota, kemarin.

Baginya, janji kampanye itu masih tak masuk akal karena mensyaratkan Pemprov DKI membeli rumah untuk kemudian dijual ke masyarakat tanpa uang muka.

Kalau itu sampai dilakukan, APBD DKI bakal habis hanya untuk membeli rumah.

"Ya kan enggak masuk akal buat kita, Pemprov DKI beli rumah. Kalau dia mau bikin, ya silakan dia bikin, tapi duit dari mana?" tanya Ahok.

Ahok mempersilakan gubernur terpilih mencari sumber pembiayaan untuk menutupi pos anggaran tersebut.

"Semua warga boleh cari rumah sendiri dengan DP nol persen, cicilan bunga nol persen, mau dana dari mana? Pemprov enggak bisa," tegas Ahok.

Di kesempatan terpisah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta kemarin menggelar diskusi untuk membahas tujuh tema keterpaduan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Ketujuh tema tersebut meliputi rumah susun (rusun) terpadu, kawasan strategis pariwisata nasional Kepulauan Seribu, pekerja harian lepas (PHL), persiapan pelaksanaan Asian Games 2018, penataan kawasan Muara Angke, akses lapangan kerja dan kewirausahaan, serta penataan kawasan Senen.

"Diskusi ini untuk menyusun RKPD 2018. Perlu sinergi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelesaikan program pembangunan. RKPD harus sudah ditetapkan pada pekan ke-3 Mei ini," ujar Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Subagyo dalam diskusi itu.

Dia menambahkan, selain melibatkan SKPD terkait, pemerintah pusat juga turut diundang dalam diskusi untuk memberikan pandangan dan arahannya.

"Kita juga harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat," ujarnya. (Ssr/MTVN/J-1)