Pemprov Pertahankan Saham PT Delta

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, pihaknya tidak akan mau menjual 26,25% saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta Tbk. Sebabnya, pabrik minuman keras itu selama ini memberikan keuntungan. Setiap tahun, Pemprov DKI mendapatkan dividen Rp40 miliar.

Meski tidak besar, dividen itu cukup memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD). "Sebetulnya PT Delta Djakarta Tbk ini termasuk salah satu perusahaan yang cukup sehat. Setiap tahun selalu memberikan kontribusi bagi PAD meskipun tidak begitu besar. Kalau tidak salah sekitar Rp40 miliar tiap tahun. Jadi semuanya masuk ke APBD DKI," kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin.

Menurut Djarot, meski dividen yang diberikan PT Delta tidak terlalu besar, nilai dividen BUMD tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dua BUMD DKI lainnya yang sudah tidak bisa memberikan dividen ke Pemprov DKI, yakni PT Cemani Toka, distributor tinta, dan PT Ratax Armada, perusahaan yang bergerak dalam jasa transportasi taksi.

"Memang kecil, tidak begitu berkontribusi sangat signifikan ya, tapi itu lumayan jika dibandingkan dengan BUMD yang lain. PT Delta termasuk paling baik daripada yang lain harus dijual terlebih dahulu itu. Misalnya ada Ratax dan Cemani Toka. Kalau Delta termasuk perusahaan yang baik dan untuk pendapatan BUMD itu cukup signifikan," jelasnya.

Terserah Anies
BUMD tersebut masih dapat berkontribusi terhadap PAD DKI dan masih cukup menguntungkan sehingga tetap dipertahankan. Alasan itulah, menurut Djarot, yang membuat hingga saat ini Pemprov DKI tidak mau menjual saham di perusahaan itu.

Jika nanti kepala daerah baru ingin menjual saham tersebut, dia menegaskan hal itu menjadi kewenangan kepala daerah yang baru. "Kalau menurut hemat kami begitu, kalau nanti ya terserah. Kalau pada era kami ya tidak karena cukup menguntungkan dan kita anggap cukup bagus," ujarnya.

Terlepas dari produksi perusahaan ini ialah minuman keras atau bir, mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan Pemprov DKI tetap akan mempertahankan produksi tersebut karena minuman keras yang dihasilkan PT Delta Djakarta sudah berizin. Pengawasan tinggal diperketat sehingga minuman itu dapat dikonsumsi orang dewasa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Sebetulnya, yang kita awasi justru minuman keras yang tidak ada izinnya. Itu yang sering menimbulkan orang mati, yaitu oplosan. Yang liar-liar itu, yang betul-betul membahayakan, bukan hanya haram, melainkan juga membahayakan. Itu yang harus dioperasi terus-menerus," jelasnya.

Seperti diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI pada Pilgub DKI 2017, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berencana menjual saham DKI di PT Delta Djakarta karena perusahaan ini memproduksi minuman keras.

Padahal, Pemprov DKI sudah menanam saham di PT Delta Djakarta Tbk sejak 1970 atau saat pemerintahan Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin. Pemprov DKI Jakarta memiliki saham 26,25% di perusahaan minuman keras itu. Selain PT Delta Djakarta, BUMD DKI yang rajin menyetorkan dividen ialah Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Pada 2011, Pemprov DKI melakukan divestasi (pelepasan saham) empat BUMD yang tidak sehat dari enam BUMD yang rencananya terkena divestasi karena terus merugi dan tidak bisa memberikan dividen.

Pada Agustus 2015, Pemprov DKI meresmikan BUMD baru, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Kini total jumlah BUMD milik Pemprov DKI menjadi 24 dari sebelumnya 27. (J-3)