4 Program Anies-Sandi bakal Masuk APBDP 2017

EMPAT program Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno bakal dimasukkan ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Keempat program tersebut ialah program DP 0 rupiah, kartu Jakarta pintar (KJP) plus, kartu Jakarta sehat (KJS) plus, one kecamatan-one center enterprenuer (OK-OCE). Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Daerah (RKPD) sudah dimulai. RKPD ini akan diproses di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan akan menjadi KUA-PPAS Perubahan 2017.

“Kalau disebut tidak masuk, trus bulan Oktober setelah pelantikan ngerjain apa? Kalau gubernur terpilih tidak melaksanakan janji-janji kampanye yang dimulai setelah pelantikan kemudian warga menunggu sampai 2018,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A dari Fraksi Partai Gerindra Syarif, kemarin.

Dalam menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya akan bertumpu pada dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur.

“Jadi seluruh proses, kami Bappeda, berproses sesuai dengan aturan yang ada saja. Segala sesuatunya sudah ada pedomannya. Kita ada pedoman, ada panduan, itu semua kami ikuti. Adapun, terkait dengan integrasi antara pak gubernur dengan gubernur terpilih ini kalau kami ya sebagaimana aturan itu mengaturnya. Jika memang ada aturan yang mengaturnya, kita akan ikuti sesuai dengan aturannya,” jelas Tuty.

Tuty menjelaskan, pada dasarnya penyusunan RKPD (rencana kerja perangkat daerah) harus ada tuntunan dari Permendagri. Permendagri dibutuhkan untuk mengetahui seperti apa diaturnya untuk mengintegrasikan antara proses yang dilakukan oleh gubernur definitif dengan gubernur terpilih.

“Bagaimana diaturnya dengan konstitusi dan aturan, kami akan berproses berdasarkan itu semua,” tandas Tuty.

Permendagri yang dimaksud Tuty selalu ada setiap tahun. Untuk RKPD 2018 saat ini sedang diproses. Pihaknya berharap Permendagri datang secepatnya agar ada kejelasan.

Sebelumnya, pergantian kepala daerah tidak mengganggu APBD DKI 2017. Sebab tidak ada pihak yang bisa membongkar APBD DKI 2017 untuk kepentingan tertentu karena sudah dikunci.

Demikian ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menjawab wartawan terkait dengan kemungkinan APBD DKI dibongkar lagi setelah dipastikan adanya pergantian pimpinan di Balai Kota DKI. (Aya/J-3)