Konsep Transportasi Tiru Jepang

KONSEP transit oriented development (TOD) segera direalisasikan di Jakarta seiring dengan terbangunnya sejumlah jalur moda transportasi.

Tahun ini moda transportasi yang akan terhubung di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, di antaranya mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT) dan Trans-Jakarta.

Selain perencanaan TOD, untuk mempertahankan konsep itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan perlu pengawasan atas perencanaan yang sudah dibuat.

“Saya tidak tahu apa ke­sinam­bung­an­ antara perencanaan dan pengawasan bisa diterapkan di Jakarta. Perencanaan itu gampang, ada banyak orang pintar yang bisa membangun, tetapi mengawal perencanaan konsep TOD yang tidak berubah-ubah, siapa pun pemimpinnya, itu menjadi pekerja­an rumah,” jelas Andri Yansyah di Balai Kota DKI, kemarin.

Kegundahan Andri terkait peren­canaan yang sering tidak sinergi dengan pengawasan berkaca pada sistem TOD di Jepang. Andri mengunjungi negara ‘Matahari Terbit’ tersebut beberapa waktu lalu. Dari Shinjuku, kota tersibuk di Jepang hingga Kota Kokura yang tidak terlalu sibuk, seluruh moda transportasi sudah terintegrasi.

Terintegrasinya beberapa moda transportasi di beberapa titik sudah berlangsung sejak tahun 1872. Pemerintah Jepang sudah memiliki konsep TOD hingga tahun 2045.

Selain itu, pembagian kewenang­an antara TOD milik pemerintah Jepang dan swasta diatur dengan ketat. Di Jepang ada TOD yang murni dimiliki pemerintah, ada pula yang dikelola oleh swasta dan pemerintah (mixed) dan TOD yang murni dimiliki swasta. “Mereka punya kepastian hukum sehingga perusahaan swasta merasa aman dan nyaman untuk membangun TOD,” tutur Andri.

Menurut Andri, kewenangan yang jelas sudah seharusnya dicontek Jakarta. Pasalnya, karakteristik Jakarta dengan kota besar di Jepang dan kota pinggirannya cenderung sama. Tokyo memiliki penduduk sebanyak 13 juta jiwa, sementara penumpang Metro di Tokyo setiap harinya mencapai 3,5 juta orang.
Jakarta memiliki jumlah penduduk berkisar 10 juta-11 juta jiwa. Sementara itu, dari Jabodetabek ada sekitar 3,1 juta orang yang menggunakan commuter line (KRL) setiap harinya.

Jika demikian, menurut Andri, dengan sistem transportasi yang saling terhubung dengan TOD aspek kehidupan warga kota lainnya, seperti wisata, perekonomian dan kebudayaan, turut membaik. “Ada akses untuk mencapai itu.”

Konsep TOD di Jakarta, menurut Andri, sudah mumpuni. Terminal AKAP bisa dijadikan TOD, seperti Terminal Rawa Buaya, Kampung Rambutan, Pulo Gadung, dan Pulo Gebang. Demi kelancaran pembangunan TOD di beberapa titik di Jakarta, ia berharap seluruh stakeholders bersikap proaktif dalam pengembangan, khususnya Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Berubah-ubah
Ketua DTKJ Iskandar Abubakar berpendapat selama ini perencanaan konsep transportasi kurang dalam sehingga pada perkembangannya banyak mengalami perubahan. Akibatnya, basis pengembangan kota berubah-ubah tergantung siapa pemimpinnya.

“Perencanaan sering kurang dalam. Jadi, yang paling penting itu kalau kita punya rencana harus dijadikan basis pengembangan. Banyak kawasan berkembang tanpa rencana sehingga jalannya sempit atau kumuh,” jabar Iskandar yang juga merupakan pakar Transportasi.

Koordinasi antara DTKJ dan Pemprov DKI perlu diperbaiki. DTKJ akan mempertajam analisis sehingga memiliki dasar yang kuat dalam setiap usulan. Dengan demikian, pimpinan yang mengambil keputusan yakin akan usulan organisasi yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat tersebut.

“Pemimpin tidak akan percaya kalau analisis kita lemah,” pungkas Iskandar. (J-2)