Aksi 505, JK: Pemerintah Anggap Tidak Perlu Lagi

PEMERINTAH menilai tidak perlu ada aksi lanjutan kembali terkait proses peradilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama. Namun, pemerintah pun tidak bisa melarang digelarnya aksi tersebut. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Bagi pemerintah tentu tidak perlu (aksi), orang yang mau turun ke jalan merasa perlu (aksi). Ini bagian dari kebebasan dalam demokrasi," kata JK usai membuka acara World Press Freedom Day 2017, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/5).

Untuk diketahui, aksi 505 sebagai aksi lanjutan dalam mengawal proses hukum kasus Ahok akan kembali digelar pada 5 Mei jelang putusan majelis hakim pada 9 Mei mendatang.

Ia mengingatkan kepada pihak-pihak yang akan melakukan aksi untuk menaati aturan yang berlaku.

"Ada aturannya, jamnya terbatas, jalannya terbatas, jumlahnya dibatasi, gaduhnya tidak boleh, keamanan kalau melanggar ditangkap," katanya.

JK pun menekankan kembali bahwa pemerintah menilai tidak perlu ada aksi kembali dalam mengawal proses persidangan kasus Ahok. Pasalnya, kasus tersebut sudah diproses di pengadilan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau agar aksi tersebut tidak menganggu kebebasan orang lain. Menurutnya, kalau aksi tersebut sampai mengganggu kebebasan orang lain dan menimbulkan kekacauan, maka aparat keamanan akan melarang atau membubarkan aksi tersebut.

Terkait masalah izin aksi 505 tersebut, Wiranto menyampaikan bahwa itu adalah urusan Kepolisian.

"Dilihat yang mimpin siapa, tujuannya apa, ganggu apa ngga. Kalau ganggu ya tidak boleh, pasti dong. Kalau demonstrasi mengganggu dan mengancam ya bagaimana. Kalau demonstrasi sudah mengancam atau membuat kondisi yang mencekam pasti polisi tidak akan biarkan," tandasnya. (OL-6)