Ombudsman Sebut PT KAI Sah Lanjutkan Proyek Rel Di Manggarai

OMBUDSMAN RI telah mengantongi bukti sengketa lahan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Lahan yang akan dijadikan proyek kereta api double-double track Jakarta-Soekarno Hatta itu sah dilanjutkan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi data baik dari pihak PT KAI maupun 11 Warga Manggarai pemilik bangunan. Hasilnya, PT KAI bisa membuktikan sertifikat lahan.

"Kami juga sudah klarifikasi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga. Menurut mereka clear, memang semua aset milik PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api)," kata Alamsyah di Jakarta, Rabu (3/5).

PJKA di bawah naungan Kementrian Perhubungan itu kemudian kini berganti menjadi PT KAI. Menurut Alamsyah, perpindahan badan usaha itu meliputi seluruh aset yang dimiliki PJKA.

"Semua aset PJKA dijadikan harta kekayaan negara yang dipisahkan menjadi asetnya PT KAI," kata dia.

Alamsyah berpandangan, meski nantinya dilakukan relokasi, warga penghuni lahan tersebut perlu diperhatikan pemrintah. Warga dinilai perlu diberi pengganti sesuai negoisasi yang dilakukan kedua belah pihak.

"Persoalan warga, menurut saya penertiban ini mesti dipikirkan pemerintah, menyediakan hunian pengganti atau sebagainya," ujarnya.

Alamsyah memahami warga Manggarai di lahan tersebut cemas lantaran huniannya akan ditertibkan. Pihak ombudsman kan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek mitigasi sosial dalam mempersiapkan proyek berskala nasional.

"Yang akan dibongkar ternyata bukan ratusan rumah yang memang mendiami lahan PT KAI. Tidak mungkin dalam tiga bulan warga disuruh pergi. Akan kami dorong juga pemerintah untuk membuat skema mitigasi ssosial, itu langkah yang lebih jauh," tandasnya. (OL-6)