Ibu Kota Minim Toilet Umum

BAU pesing menyengat kerap tercium dari toilet umum di Jakarta, baik di stasiun kereta maupun terminal bus. Biasanya toilet tersebut karena pengguna tidak perlu bayar alias gratis. Lain halnya yang berbayar seperti toilet umum di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur, kondisinya bersih dan aman bagi penggunanya. Airnya yang bersih mengucur deras dari keran. Lantai dan toilet jongkok pun bersih dan tidak berbau. Selot pengunci pintu dari plastik sengaja diganti dengan berbahan besi agar tidak mudah jebol yang membuat lubang pada pintu.

Petugas toilet di sana, Jajang, 37, menuturkan toilet tersebut memang dirawat dengan baik. Termasuk memperbaiki selot kunci pintu toilet yang mudah rusak.

“Karena orang yang mau ke toilet bayar, jadi harus dirawat. Seperti selot kuncinya kami sengaja buat dari besi karena mudah rusak, bolong jadi tidak aman masuk toilet,” ujar Jajang.

Hal senada diutarakan Dadang, 40, penjaga tolilet di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Menurutnya, tidak ada toilet yang bersih jika tidak ada penjaganya.

“Toilet bisa terawat begini karena ada penjaganya alias ada yang dibayar untuk menjaganya. Kalau tidak ada yang bayar, jangan harap toilet bersih,” cetus Dadang.

Dijelaskan Dadang, uang yang terkumpul dari pengguna toilet digunakan untuk membeli pembersih toilet dan sarananya jika terjadi kerusakan. Dia mencontohkan, beberapa minggu lalu keran air patah, dia pun langsung sigap menggantinya dengan yang baru.

“Kalau dari fasilitas terminal sendiri tidak ada toilet yang bersih. Kalau toilet yang bersih pasti sudah diserahkan ke orang lain untuk diurus dan dipungut bayaran,” terangnya.

Kewajiban pemerintah
Di mata pengamat kebijakan publik, Eka Sakapurnama, Jakarta sebagai ibu kota sudah saatnya menyediakan fasilitas toilet umum di beberapa areal publik dengan gratis dan bersih. Berkaca dari beberapa negara tetangga, toilet umum menjadi salah satu hak asasi manusia yang harus disiapkan pemerintah secara layak.
“Seperti di Singapura toilet disediakan tersendiri dengan sangat terawat karena pemerintah sangat sadar ini menjadi kewajiban pemerintah dari kebutuhan masyarakat kota yang dinamis. Tidak hanya itu, fasilitas ini juga menjadi hak masyarakat,” terannya.

Keberadaan toilet umum yang layak, ungkap Eka, menjadi keharusan dari setiap fasilitas umum yang dibuat. Bahkan, toilet tersebut juga sudah diwajibkan dibangun tersendiri tanpa menempel dengan bangunan lain.

“Jakarta pasti bisa membuat fasilitas ini. Membuat lahan hijau saja bisa, masa ini tidak bisa?” sindir Eka.
Soal ini disanggah Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji. Menurutnya, ketersediaan toilet umum yang layak dan aman bukan menjadi kewenangan dinasnya. Pihaknya hanya menyediakan toilet umum mobil khusus untuk sebuah acara.

“Itu bukan kewenangan kami. Itu tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta,” ujar Isnawa Adji berkelit.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan membantah pernyataan Isnawa Adji. Ketersediaan toilet yang berada di sarana umum, dalih Teguh, menjadi tugas dan kewajiban pihak, tempat toilet tersebut berada. “Yang mengurusnya tentu yang pengurus tempat di mana toilet itu berada. Jika dia ada di halte bus, maka itu milik pengelola bus, begitu juga di terminal dan stasiun,” tandasnya. (J-3)