Pengerjaan Giant Sea Wall Terancam Molor

RENCANA pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) yang digadang-gadang pemerintah pusat akan kembali dilanjutkan pada tahun ini terancam molor.

Pasalnya, DPRD DKI Jakarta meminta rencana itu dibahas kembali oleh pemerintah pusat bersama gubernur baru yang akan dilantik pada 7 Oktober 2017.

“Pembahasannya masih panjang, apalagi harus melibatkan gubernur yang baru. Tentunya akan ada masukan-masukan baru dalam rencana proyek giant sea wall itu,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria, kemarin.

Berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 19 April, pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno unggul atas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Iman berpendapat, sangat besar peluang adanya masuk-an tambahan dari gubernur yang baru.

Apalagi hingga saat ini, kajian dari pemerintah pusat atas rencana pembangunan proyek itu juga masih belum rampung.

“Perlu dilihat lagi, apakah pembangunan itu bermanfaat bagi kepentingan orang banyak atau tidak. Jadi kita tidak lantas menolak atau menyetujui rencana megaproyek itu. Rencana harus dibahas lagi antareksekutif. Mungkin saja ada ide-ide baru dari pemimpin yang baru,” terang Iman.

Sosialisasi mentah
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga, menambahkan, pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan pemerintah pusat, setidaknya ada dua. Pertama, menyangkut proses pengkajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Perkembangan terakhir, Bappenas menyampaikan ada perubahan konsep dasar dalam pembangunan proyek tersebut. Belum lagi, adanya kemungkinan masukan baru dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.

“Bagaimana pembangunan mau berjalan, masalahnya koordinasi antara pemerintah pusat, Bappenas, dan Pemprov DKI saja tidak berjalan. Jangan sampai memaksakan pakai rencana awal. Giliran sudah berjalan, di tengah jalan datang konsep yang berbeda dari Bappenas dan Pemprov. Apalagi saat kampanye, gubernur terpilih berencana bakal menyetop proyek reklamasi,” ungkap Joga.

Kendala kedua, sambungnya, ialah belum adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh rencana proyek itu. Apalagi hingga saat ini masih muncul penolakan dari sejumlah kalangan atas proyek yang menjadi bagian dari pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara (national capital integrated coastal development/NCICD) tersebut.

Saat ini, sosialisasi akan sulit dilakukan lantaran masih mentahnya konsep pembangunan yang akan digunakan. Di satu sisi, sudah keburu datang pandangan secara prematur dari masyarakat yang khawatir akan dampak negatif ke depannya.

Proyek giant sea wall merupakan pembangunan dinding laut sepanjang 24 kilometer dan 17 pulau buatan di pesisir utara Jakarta.

Presiden Joko Widodo dalam rencana itu berharap proyek dapat rampung secepatnya tahun 2022 atau paling lambat 2030.

Pembangunan di pesisir Jakarta Utara ini bertujuan untuk mengantisipasi ancaman banjir yang diprediksi bakal menenggelamkan Ibu Kota pada tahun 2050. Diperkirakan, butuh anggaran sebesar Rp500 triliun yang bersumber dari pemerintah maupun swasta untuk merealisasikan proyek tersebut. (J-1)