DPRD DKI Dukung Pemimpin Baru Pakai E-budgeting

RENCANA pasangan kepala daerah terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk mempertahankan sistem e-budgeting dalam pro­ses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disambut baik DPRD DKI dari berbagai fraksi.

“Sudah seharusnya sistem ini dipertahankan karena lebih transparan dari mulai pe­rencanaan hingga penganggar­an dipantau semua. Penggunaan e-budgeting berlaku bagi semua daerah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Ge­rindra Mohamad Taufik kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, penganggaran dengan e-budgeting yang sudah diterapkan sejak 2015 itu sudah terbukti menjadi sistem yang paling tepat. Hal itu disebabkan semua pihak bisa mengawasi tahap demi tahap proses penganggaran hingga pelaksanaan.

Setali tiga uang, anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengatakan, dengan sistem e-budgeting, penyusunan anggaran dalam APBD lebih tertib. “E-budgeting itu untuk mener­tibkan anggaran supaya tidak terjadi di zaman sebelumnya di saat anggaran bisa diubah-ubah sendiri sehingga postur anggaran berantakan,” tutur Bestari.

Sementara itu, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta versi hasil hitung cepat Sandiaga Uno mengatakan perlu sin­kronisasi lebih antara pemprov dan anggota legislatif. Sandiaga tak menampik belakangan terjadi perbedaan pandangan terhadap rencana pembangunan antara sebagian anggota legislatif dan pemprov, dengan berjalannya pola penganggaran e-budgeting.

“Kita sangat mendukung sistem e-budgeting. Hubungan dengan DPRD DKI Jakarta akan kita tingkatkan. Program pembangunan kan melibatkan pemprov dan DPRD,” ungkap Sandiaga, kemarin.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat dihadapkan persoalan terkait dengan penetapan anggaran daerah akibat penolakan dari sebagian anggota DPRD DKI Jakarta kala itu. Tak ayal, Ahok mengambil diskresi dengan menggunakan APBD 2016 untuk pembangunan tahun anggaran 2017.

Sandiaga optimistis kendala tersebut tidak akan terjadi ke depan. Dia justru menekankan soal penyesuaian jadwal input e-budgeting dengan hasil reses DPRD agar kebutuhan warga terserap maksmal. “Harus dijadwalkan secara jelas. Jangan sampai anggaran sudah dikunci, hasil reses baru masuk. Jadinya kan ada kebutuhan publik yang tidak terakomodasi,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Perlu perbaikan
DPRD DKI Jakarta menilai penerapan e-budgeting harus lebih dari sekadar perencanaan dan penganggaran. Taufik menilai proses pembangunan di Jakarta rentan terhadap kebocoran pada tahap pelaksanaan, terutama pada proyek yang bersifat swakelola.

“Dari sisi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Selama ini saja sudah ada 30 orang dari PU Air (Dinas Tata Air) yang dinyatakan ‘bermain di belakang’,” tutur Taufik.

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan sistem e-budgeting meminimalkan kecurigaan akan adanya anggaran siluman. Hal itu sebabnya ia dan Ahok tidak memiliki kecurigaan terhadap APBD 2017 yang disahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sumarsono.

“Karena begitu sudah disetujui, itu sudah resmi dikunci. Kalau mau ada perubahan, harus di APBD perubahan. Tidak bisa semata-mata karena ‘titip­an’ kemudian masuk nyelonong begitu saja,” ujar Djarot. (DA/J-4)