E-Budgeting Tangkal Mafia APBD

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut sistem e-budgeting selama ini ampuh untuk menangkal mafia anggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Ia berharap sistem itu akan tetap berjalan sekali pun Jakarta telah berganti gubernur.

“Sistem e-budgeting APBD masih akan tetap berjalan meski gubernur ganti, kecu­ali gubernur baru enggak mau,” jelas Basuki di Balai Kota, kemarin.

Sistem yang dipakai sejak 2013 itu, sambungnya, membuat penyusunan APBD dilakukan dengan transparan. Tidak sembarang orang bisa mengubah program atau tiba-tiba memasukkan mata anggaran baru ke RAPBD.

Hanya segelintir pihak yang memiliki akses ke e-budgeting itu, yakni kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sekretaris daerah, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), asisten-asisten, dan beberapa satuan kerja perangkat dae­rah (SKPD). Hanya mereka yang memiliki kata sandi yang dapat masuk ke sistem e-budgeting.

Para pihak tersebut, lanjut Basuki, selanjutnya akan duduk bersama untuk memasukkan program kegiatan dan mata anggaran dalam RAPBD dengan metode e-budgeting. “Tidak mungkin ada kegiatan susulan yang dimasukkan di tengah-te­ngah pembahasan yang sudah disepakati. Mau diutak-atik seperti apa pun pasti ketahuan,” kata Basuki.

Ia menceritakan, saat pembuatan RAPBD 2016 pada 2015 silam, DPRD tidak mau membahas, apalagi menye­tujui RAPBD yang diajukan Pemprov DKI. Itu gara-gara Pemprov menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunannya. Alhasil, pada tahun tersebut DKI Jakarta kembali menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Penolakan sistem e-budgeting, diakui Basuki, tidak hanya datang dari DPRD. Penolakan juga datang dari para anak buahnya yang membuat Basuki harus bertindak tegas.

“Jadi, Gubernur DKI itu sederhana, berani pecat ­orang yang suka nyolong. Seperti kejadian 2014 lalu, yang enggak mau tanda tangan, enggak mau isi e-budgeting, saya pecatin semua. Pada 2015, giliran DPRD yang melawan. Akhirnya saya pakai APBD lama,” jelas dia.

Mudah terlacak
Basuki pun menekankan semua kebijakan di Pemprov DKI sangat bergantung pada kepala daerah yang memimpin. Sistem e-budgeting hanya bisa berjalan mulus jika mendapat dukungan dari gubernur. “Kalau kepala lurus, bawahnya enggak berani untuk enggak lurus. Itu teorinya,” tegas Ahok.

Ketatnya sistem e-budgeting dalam penyusunan RAPBD diakui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

“Itu dilakukan agar penyu­sunan APBD DKI Jakarta bisa terus diawasi. Dengan adanya sistem password, tidak ada pihak yang bisa mengubah atau menambahkan program dalam APBD untuk kepentingan sendiri,” jelasnya.

Dengan sistem itu, sambung dia, siapa saja yang telah mengakses e-budgeting sangat mudah diketahui. Dengan demikian, pihak yang mengubah atau menambah program dalam RAPBD terlacak.

“Saya pegang password, bisa lihat APBD, tapi tidak bisa mengubah, gubernur juga tidak bisa mengubah. Kalau mau mengubah ada waktunya. Kalau saya sih merasa bersyukur dengan adanya sistem ini. Jadi, orang enggak bisa sembarangan,” ujarnya. (J-1)