Ahok: Kalau Kepalanya Lurus, yang Bawah enggak Berani Belok

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan APBD 2017 tidak akan bisa diutak-utik hingga akhir tahun. Namun, hal tersebut bakal terjadi apabila gubernur pengantinya menghendaki hal itu.

"Sistem e-Budgeting APBD masih akan tetap berjalan meski gubernurnya ganti, kecuali gubernurnya yang enggak mau," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/4).

Ahok menjelaskan, sistem perencanaan e-budgeting yang sudah diterapkan saat ini membuat tidak sembarangan orang bisa mengubah program ke dalam APBD. Hanya beberapa pihak tertentu saja yang memiliki akses untuk mengakses e-budgeting tersebut.

Sebab, dalam menginput program kegiatan dalam e-budgeting, lanjut Ahok, sistem itu bakal dibuka bersama dalam satu ruang terbuka. Karena itu, tidak mungkin ada kegiatan susulan yang dimasukkan di tengah anggaran yang sudah disepakati.

"Mau diutak-utik seperti apa pasti ketahuan, sebab sudah ada template kegiatannya," kata Ahok.

Ia menceritakan, seperti kasus 2015 lalu ketika dirinya sempat bersitegang dengan DPRD soal mata anggaran APBD. Bahkan, dirinya sempat memecat beberapa oknum SKPD yang tak mau menyepakati kegiatan yang sudah ditentukan dengan e-budgeting.

"Jadi Gubernur DKI itu sederhana, berani pecat orang yang nyolong, seperti kejadian 2014 lalu yang enggak mau tanda tangan, enggak mau ngisi, saya pecatin semua. Di 2015 giliran DPRD ngelawan, akhirnya saya pakai Pergub," jelas dia.

Ahok pun menekankan semua kebijakan di Pemprov DKI sangat tergantung pada kepala daerah yang memimpin. Sistem e-budgeting hanya bisa berjalan dengan dukungan dari gubernurnya. "Kalau kepala lurus, bawahnya enggak berani enggak lurus. Itu teorinya," tegas Ahok.

Seperti diketahui, pasangan Gubernur DKI Jakarta Ahok-Djarot memastikan APBD Jakarta 2017 terkunci untuk kepentingan tertentu sehingga tidak mungkin ada pihak lain yang mudah membongkar mata anggaran untuk kegiatan yang sudah berjalan.

Pasalnya, kata kunci e-budgeting yang ada langsung terintegerasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPR). (X-12)