APBD DKI Dikunci agar tidak Dipereteli

PERGANTIAN kepala daerah tidak mengganggu APBD DKI 2017.

Tidak ada pihak yang bisa membongkar APBD DKI 2017 untuk kepentingan tertentu karena sudah dikunci.

Demikian ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjawab wartawan terkait dengan kemungkinan APBD DKI dibongkar lagi setelah dipastikan adanya pergantian pimpinan di Balai Kota DKI.

"Kami dengan Pak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama punya tanggung jawab sampai Oktober 2017. Sebab itu, kita kunci APBD supaya tidak dibongkar. Semua program akan tetap berjalan," kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin.

Mantan Wali Kota Blitar tersebut yakin program yang sudah direncanakan tetap berjalan karena juga didukung DPRD DKI.

"Kami menjaga hubungan baik dengan DPRD DKI. Sebagian besar teman kami di partai. Ketua DPRD juga dari PDI Perjuangan. Jadi kami akan berkoordinasi dengan DPRD DKI memastikan apa yang kami programkan itu bisa tetap diteruskan," tuturnya.

Mengenai program apa saja yang bisa disinergikan dengan Anies Baswedan selaku penguasa baru, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum membahas secara rinci apa saja yang akan masuk Rancangan APBD 2018.

Namun, dari semua program, ada satu yang sama, yaitu kartu lansia atau program hari tua.

Program tersebut diprioritaskan Ahok masuk APBD 2018.

"Saya sudah sampaikan program itu (kepada Anies) dan ternyata kami punya program yang sama."

Dalam pertemuan keduanya di Balai Kota DKI, Kamis (20/4), pembicaraan masih sebatas upaya mendinginkan suasana politik di Jakarta.

Semua masyarakat dan pendukung diminta menciptakan suasana aman dan jangan sampai terpecah.

"Kami cuma membicarakan bagaimana pendukung masing- masing tidak ribut," imbuhnya.

Saat dihubungi terpisah, Anies mengatakan saat ini dirinya masih menunggu keputusan akhir dari KPU DKI.

"Jangan mendahului. Kita tunggu pengumuman dari KPU. Sudah banyak yang tanya kepada saya mulai dari kerja 100 hari pertama dan lainnya," jelasnya.

Anies mengaku timnya dan tim Ahok menginginkan hilangnya polarisasi setelah pilkada.

"Kami mengingatkan masyarakat agar kembali bersatu. Pilkada di mana pun pasti meninggalkan polarisasi. Saya berharap masyarakat kembali lumer dan tenang serta menjadi satu pola," tandas mantan menteri pendidikan tersebut.

Bedah rumah

Ada beberapa program yang dikhawatirkan masyarakat tidak akan berlanjut dengan pergantian gubernur di Balai Kota DKI.

Salah satunya program bedah rumah yang menjadi kontroversi karena diresmikan pada masa tenang kampanye 17 April 2019.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan program bedah rumah bergantung pada hasil uji coba yang telah dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara, pada 17 April.

"Kalau berhasil, itu akan menjadi model dan bisa dimasukkan ke APBD DKI Perubahan 2017. Jika tidak bisa masuk tahun ini, diharapkan pada APBD DKI 2018," tukasnya.

Program bedah rumah, lanjut Saefullah, diresmikan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat Senin (17/4) dengan menggunakan dana corporate social responsibilty (CSR).

Bedah rumah merupakan bagian dari program penataan kawasan permukiman kumuh di Jakarta.

Program lainnya ialah pembangunan rusun.

"Rumah susun pola pertama. Ini pola kedua. Kira-kira kayak kampung deret," jelasnya.

Menurut mantan Wali Kota Jakpus itu, kalau program bedah rumah berhasil menghilangkan kekumuhan, bisa saja dimasukkan ke APBD DKI.

Uang materialnya dititipkan di Dinas Perumahan DKI untuk beli semen, material, kayu, atau baja besi ringan.

Tim yang mengerjakan dari Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum, Dinas Perumahan DKI, serta Dinas Tata Air DKI.

"Semua kami berdayakan. Jadi kita tinggal beli material saja," papar Saefullah.

Bedah rumah di Cilincing, jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Arifin, menggunakan dana CSR perusahaan karena program itu belum masuk APBD 2017.

"Sekarang semuanya pakai CSR. Sumbangan CSR dihimpun Biro Tata Pemerintahan DKI. Ke depan, bisa saja diusulkan dalam APBD Perubahan atau dalam APBD 2018. Kita lihat sejauh apa urgensinya," imbuh Arifin. (Sru/J-2)