Ajuan Surat tidak Mampu Melonjak

PENDATAAN warga tidak mampu di Kota Bekasi yang dilakukan sejak 2016 belum juga rampung. Padahal, surat keterangan tidak mampu (SKTM) ialah syarat penting bagi warga untuk mendapatkan akses berobat dan pendidikan gratis. Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, saat ini warga tidak mampu berjumlah sekitar 26.708 kepala keluarga. Namun, angka itu diperkirakan terus bertambah karena masih banyak warga yang tengah mengajukan permohonan SKTM. Hingga akhir Maret ini, warga yang tercatat sebagai pemohon SKTM ialah 130 orang.

"Kita masih terus verifikasi data. Belum semua terdata lantaran waktu pendataan pada 2016 terlalu mepet. Jadi kita lakukan pendataan ulang," ungkap Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin pada Dinsos Kota Bekasi, Tetty Handayani, Selasa (18/4). Menurutnya, sebagian proses pendataan tahun lalu masuk ke akhir triwulan IV dalam masa kerja di Dinsos Kota Bekasi. Karena itu, pendataan ulang tahun ini diperlukan demi mendapatkan data valid soal warga tidak mampu. Verifikasi tersebut, ujar Tetty, dilakukan sesuai dengan syarat warga yang tergolong tidak mampu, yakni memiliki penghasilan di bawah upah minimum kota (UMK) Rp3,6 juta per bulan dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau baru saja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jumlah pemohon pembuatan SKTM masih tinggi. Kita perkirakan awal Juli ini proses verifikasi tersebut selesai," imbuhnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pun didesak untuk menyelesaikan pendataan tersebut. "Dinas terkait harus bergerak cepat agar layanan kesehatan dan pendidikan gratis khusus warga tidak mampu cepat berjalan. Ini tidak bisa menunggu lama," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusradi.

Untuk kartu sehat
SKTM sangat penting bagi warga tidak mampu sebagai rekomendasi untuk mendapatkan akses berobat dan pendidikan gratis. Salah satu yang paling mendesak ialah warga yang tercatat berhak mendapatkan kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK). "Kartunya masih dalam proses pencetakan dari Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Jadi, warga yang berhak dapat kartu sehat berbasis NIK pun masih butuh rekomendasi SKTM," ujar Tetty.

Hingga kini sebagian besar kartu sehat belum dicetak. Karena itu, urgensi SKTM sebagai rekomendasi kartu sehat semakin tinggi. "Dengan pemohon SKTM yang terus bertambah, diprediksi jumlah pemegang kartu sehat berbasis NIK juga akan bertambah," ujarnya. Pemkot menyiasati masalah itu dengan simplifikasi layanan bagi pasien yang belum sempat membuat kartu sehat berbasis NIK dalam keadaan darurat. Namun, layanan itu baru bisa terselenggara di RSUD Kota Bekasi, sedangkan di 29 rumah sakit swasta dan puskesmas tingkat kelurahan dan kecamatan belum bisa.