Kota Tangerang Terapkan Sistem Elektronik untuk Cegah Korupsi

PEMERINTAH Kota Tangerang akan menerapkan sistem elektronik pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akun­tabilitas demi menghindari potensi korupsi.

“Mulai penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan e-tendering guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, kemarin.

Dalam proses itu, pemkot juga akan menyediakan fasilitas katalog elektronik, yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah. “Proses audit juga dilakukan secara online dan tata cara pembelian barang jasa melalui katalog elektronik,” terangnya.

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan penerapan sistem yang sudah dimulai sejak 2010 itu diharapkan akan mendorong komitmen para pejabat untuk tidak melakukan korupsi. Dengan pemanfaatan teknologi yang dapat memungkinkan seluruh kegiatan proyek maupun proses pembangunan terpantau secara langsung, menurutnya, korupsi bisa dicegah. “Pemkot Tangerang terus berupaya melaksanakan program pencegahan korupsi terintegrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki. Di antaranya melalui pemanfaatan teknologi yang memaksimalkan kemampuan dari segi brainware, hardware, dan software,” ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha menuturkan pemkot sudah menunjukkan komitmen untuk menegakkan pencegahan korupsi, di antaranya melalui penetapan rencana aksi (renaksi) pemberantasan korupsi terintegrasi pada 2016 dan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.506-Inspektorat/2016.

“Renaksi fokus pada pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan, perizinan/pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, pengawasan dan pengendalian, serta pengelolaan aset milik daerah,” ujarnya. (Ant/J-4)