Dana Bantuan Pendidikan Setengah Alokasi Pemkot

DANA bantuan keuangan tenaga kependidik­an dan pendidik sekolah tingkat SMA dan SMK Kota Bekasi yang dianggarkan dalam APBD 2017 mengalami penurunan. Dana tersebut hanya dianggarkan setengah dari angka yang direncanakan dalam alokasi dana oleh pemerintah kota.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menyampaikan dana bantuan bagi SMA dan SMK Kota Bekasi yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) ialah sebesar Rp40 miliar.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi sudah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp97 miliar untuk bantuan. Namun, lantaran kewenangan diambil alih provinsi pada Januari tahun ini, dana bantuan itu pun dikurangi.

“Dananya sudah diusulkan masuk ke APBD 2017, tinggal menunggu payung hukum dulu disahkan, sebab sekarang wewenang memberikan bantuan adanya di pemprov,” jelas Inay, kemarin.

Inay menyebutkan, sejak diambil alih oleh pemprov, satu sekolah bisa kehilangan anggaran rata-rata sebesar Rp2 miliar.

Apalagi, tunjangan daerah bagi tenaga pendidik di Kota Bekasi kini tercatat lebih besar dari pada daerah lain. Karena itu, bila tenaga pendidik di Kota Bekasi menginduk pada besaran tunjangan daerah Pemprov Jabar, tentunya akan amat timpang.

“Saat ini tenaga pendidik SMA dan SMK hanya mendapat tunjangan sebesar Rp600 ribu per bulan, padahal sebelumnya ketika kewenangan masih ada di Pemkot Bekasi besaran tunjangan sudah Rp1,2 juta per bulan,” kata Inay.

Pendistribusian dana bantuan itu pun harus menunggu peraturan wali kota tentang bantuan sekolah SMA dan SMA disahkan terlebih dulu.

“Pencairan dana bantuan perlu mengikuti tahapan. Semua ada aturannya, bahkan bantuan ini juga sudah disetujui dewan yang terhormat. Jangan sampai maksud baik ini malah berakibat pada masalah hukum,” imbuh dia.

Selain bantuan pendidikan, menurut Inay, para tenaga pendidik berstatus PNS dan non-PNS belum juga mendapatkan tunjang­an daerah dari Pemprov Jabar hingga saat ini. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari para kepala SMA dan SMK se-Kota Bekasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daddy Kusradi mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi sekaligus meminta agar peraturan wali kota yang sedang dirumuskan tersebut bisa segera rampung. “Ini sudah masuk bulan keempat, kasihan mereka,” ujarnya. (Gan/J-4)