Plt Gubernur DKI Minta Kebijakan Pemprov Tak Dikaitkan dengan Pilkada

PELAKSANA tugas Gubernur DKI Sumarsono minta pelayanan publik yang dilakukan Pemprov DKI tidak dikaitkan dengan politik. Ia menegaskan kebijakan baru yang diterapkan Pemprov, tidak ada hubungannya dengan Pilkada.

"Mau setelah Pilkada, sebelum Pilkada (kebijakan) jalan terus," kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

Menurut Sumarsono, jika pemerintah daerah terlalu memikirkan soal politik, bisa-bisa justru mengganggu pelayanan. Nah, yang dirugikan, barang tentu masyarakat.

Lagipula, kata dia, sulit bagi Pemprov DKI jika terus menimbang-nimbang soal urusan politik saat hendak melaksanakan kebijakan baru. Misal, jika kebijakan harus menunggu pesta demokrasi seperti Pilkada atau Pilpres selesai, itu sulit.

"Kapan warga dapat pelayanan?" lanjut dia.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu minta publik memisahkan antara fungsi pemerintahan dengan fungsi demokrasi lewat Pilkada. Sebab, kata dia, itu tidak melulu saling terkait.

Sumarsono pun mengatakan, kebijakan baru yang dipunya Pemprov, seperti bedah rumah, integrasi transportasi, bakal terus jalan. Pemprov tidak mau helatan Pilkada justru jadi penghambat pelayanan publik.

"Apapun situasinya, kebijakan diteruskan karena rakyat membutuhkan," ungkapnya. (OL-5)