Polresta Bogor Cegah Bentrokan Dua Ormas

POLRESTA Bogor Kota menjembatani mediasi dua kelompok organisasi masyarakat (Ormas) antara Pemuda Pancasila dan Barisan Benteng Pajajaran guna mencegah bentrokan keduanya.

"Pertemuan dua ormas ini untuk mengantisipasi dampak kejadian perselisihan dua kelompok di wilayah Sukabumi, antara Pemuda Pancasila dan Ormas Barisan Benteng Pajajaran," kata Wakil Kepala Satuan Intelkam Polresta Bogor Kota AKP Saepudin di Bogor, Senin (10/4).

Mediasi keduanya dihadiri kedua pimpinan ormas yakni Ketua Pemuda Pancasila Benninu Argobie dan Ketua Barisan Benteng Pajajaran (BBRP) Lalang. Kedua ormas bersepakat untuk saling menjaga kondusivitas di Kota Bogor.

Menurut Saepudin, Polresta Bogor Kota berupaya melakukan pencegahan dini menyikapi kerawanan sosial yakni perselisihan antara kelompok yang mungkin terjadi akibat insiden bentrok di wilayah Sukabumi.

"Upaya antisipatif ini disambut baik kedua kelompok yang ada di Kota Bogor dengan mengadakan pertemuan dan sepakat bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas," katanya.

Selain itu pula, kedua kelompok ormas tersebut juga sepakat tidak akan terpancing dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memicu terjadinya perselisihan.

Saepudin menambahkan, dalam pertemuan kedua kelompok ormas tersebut disepakati sejumlah kesepakatan bersama di antaranya, setiap pihak sepakat menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusivitas Kota Bogor.

Poin selanjutnya, sepakat untuk saling menahan diri dan tidak mudah terprovokasi serta tidak ada perkumpulan massa untuk menjaga keamanan di Kota Bogor.

"Kedua ormas sepakat khusus di wilayah Kota Bogor tidak ada pergerakan massa keduanya," katanya.

Usai pertemuan tersebut, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengimbau kedua kelompok ormas tersebut dapat menurunkan tensi konflik yang terjadi di Sukabumi.

"Jangan sampai terjadi di Kota Bogor agar masyarakat bisa aman dan damai,"
katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati tidak ada instruksi dari pimpinan kedua ormas untuk pergerakan massa. Jika terjadi pergerakan massa, maka keduanya menyerahkan tanggung jawab kepada pihak kepolisian untuk penegakan hukum. (OL-2)