Kenaikan Tarif Tol Jakarta-Merak Ilegal

KENAIKAN tarif tol Jakarta-Merak yang dilakukan pengelola dianggap ilegal, lantaran tidak mengacu pada aspek hukum yang berlaku.

Banyaknya pengguna yang mengeluh tidak adanya sosialisasi terhadap kenaikan tarif tersebut. Seperti yang terjadi pada pengguna yang keluar di ramp Kebun Jeruk, dari sebelumnya Rp2.500 meroket jadi Rp7.000.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengutarakan ada dua indikator pengelola jalan tol dapat menaikan tarif. Pertama, didorong adanya gerakan inflasi. Lalu peningkatan mutu pelayanan minimum seperti pelebaran ruas jalan tol, serta penyediaan mobil derek atau ambulan gratis.

''Bukan menjadi alasan adanya penutupan dan integrasi ruas tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Jakarta serta merta pengelola dapat menaikan tarif. Lihat dulu indikatornya. Bisa dikatakan kenaikan tol Karang Tengah ilegal,'' ujar Tulus, di Jakarta, Senin (10/4).

PT Jasamarga selaku pengelola ruas tol Jakarta-Merak mulai 9 April 2017 pukul 00.00 WIB menutup gerbang tol Karang Tengah. Dengan adanya penutupan tersebut, pengelola memberlakukan tarif integrasi antara dua ruas tol.

Dampaknya terjadi kenaikan tarif hampir 200% pada perjalanan jarak pendek. Seperti pengendara kategori 1 dari arah Tomang menuju gerbang tol Kebon Jeruk, harus membayar Rp7.000 dari sebelumnya Rp2.500.

Merujuk aturan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, kenaikan tarif bisa dilakukan setelah evaluasi selama dua tahun. Rata-rata, kenaikan tarif jalan tol sepanjang 14,3 kilometer ini Rp1.000 per-kategori dari tarif lama.

''(Kenaikan tarif tol) harus ada sosialisasinya. Keputusannya juga harus diumumkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Wajar saja kalau masyarakat pengguna mengeluh. Tiba-tiba mereka mendapati tarif tol jauh dari sebelumnya,'' tandas Tulus. (OL-4)