DPRD Segera Panggil Pejabat Depok

MENDENGAR keluhan warga RT 007 RW 04 Kelurahan Abadi Jaya dan ratusan pedagang pasar modern Musi Baru, DPRD Kota Depok mendesak Pemkot Depok segera menertibkan pedagang kaki lima (PKL) karena sudah mengganggu ketertiban umum. “Dinas Perhubungan Kota Depok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok harus segera bertindak. Tertibkan pedagang PKL yang memakai badan jalan, memenuhi saluran drainase dan jalan umum untuk tempat berjualan,” desak anggota Komisi Infrastruktur DPRD Kota Depok Selamet Riadi, Minggu (9/4).

Menurutnya, keberadaan PKL dari Jakarta, Bogor, dan Depok, dengan membuka lapak di atas badan jalan sangat mengganggu arus transportasi dan kerap menimbulkan kemacetan parah. Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad seharusnya langsung memerintahkan jajaran untuk menertibkan ratusan PKL dari sana. Sampai saat ini, PKL terus menjamur dan menggunakan sebagian badan jalan untuk dijadikan tempat berjualan. “Ini sangat mengganggu, harus ditertibkan,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok itu.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah infrastruktur daerah, Selamet melihat sendiri kondisi Jalan Musi dan Jalan Banyuasin Ling, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sudah sangat kumuh. “Saluran drainasenya dipenuhi lumpur dan sampah PKL. Terang saja, hujan sebentar daerah tersebut langsung kebanjiran,” ujarnya. Pada Desember 2016 hingga Februari 2017, kawasan Jalan Musi mengalami kebanjiran dengan tinggi air mencapai 60 cm-70 cm. Banjir terjadi akibat air tidak lagi dapat masuk ke saluran membuat jalanan tergenang dan akhirnya memasuki rumah warga RT 007 RW 04 Kelurahan Abadi Jaya.

Pada kesempatan itu, Selamet juga mengingatkan Dinas PUPR Kota Depok untuk segera bertindak dengan meng­angkat sampah dan lumpur dari salur­an drainase di sana. Menurut Selamet, Dinas Perhubungan Kota Depok tidak patut berdiam diri atas kacau balaunya kondisi jalan umum sekitar kawasan pasar modern Musi Baru. “Penertiban tidak hanya di terminal dan pusat kota, tapi juga lalu lintas sekitar pasar. Dinas perhubungan bisa berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan pedagang agar akses keluar masuk angkutan bisa lancar,” kata dia.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Kota Depok Nurhasim juga meminta Pemkot Depok serius menata keasrian lingkungan. Nurhasim menilai Pemkot tidak konsisten. “Ketika mereka melakukan penertiban, keesokan harinya tidak komitmen lagi menjaga supaya tetap tertib. Ini kelemahannya,” sindir Nurhasim.
Soal kondisi sekitar pasar modern Musi Baru, dia mengatakan DPRD Kota Depok akan mengagendakan pemangilan pejabat terkait untuk meminta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. “Dewan akan memanggil pejabat terkait dalam waktu dekat,” tutup Nurhasim. (KG/J-2)