Suu Kyi Bantah Lakukan Pembersihan Etnik Rohingya

AUNG San Suu Kyi membantah pemerintahannya melakukan pembersihan etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar setelah Dewan HAM PBB sepakat untuk menyelidiki tuduhan tersebut.

"Saya tidak berpikir ada pembersihan etnis yang terjadi. Saya pikir istilah pembersihan etnis terlalu kuat digunakan untuk apa yang terjadi," kata Suu Kyi dalam sebuah wawancara pada Rabu (5/4).

Pemerintahan Suu Kyi dalam setahun ini telah menghadapi kecaman internasional karena tidak peduli terhadap warga komunitas muslim Rohingya di negaranya, yang dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Dari sini Dewan HAM PBB bulan lalu menyetujui diadakan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya.

Dalam misi pencarian fakta oleh badan PBB yang bermarkas di Jenewa Swiss ini akan memeriksa tuduhan adanya penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh militer Myanmar.

Menyikapi tuduhan tersebut Suu Kyi berkilah bahwa ada "banyak permusuhan" di negara bagian barat Rakhine, di mana lebih dari satu juta muslim Rohingya hidup.

Pemerintah Myanmar sendiri telah mengadakan penyelidikan adanya kejahatan dan pembantaian terhadap warga Rahkine dengan menunjuk mantan Sekjen PBB Kofi Annan sebagai kepala komisi yang bertugas untuk memupus dendam yang mungkin ada akibat pembantaian yang dilakukan pemimpin Budha terhadap muslim Rohingya.

Hampir 75.000 orang dari minoritas Rohingya yang merasa teraniaya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah militer melancarkan operasi di utara negara bagian Rakhine itu untuk menemukan militan Rohingya yang menyerang pos perbatasan polisi pada bulan Oktober.

Warga Rohingya yang melarikan diri mengadukan hal itu kepada kantor HAM PBB bahwa tentara melakukan tindakan brutal dengan mengeksekusi bayi di depan ibu mereka, sebagai bagian dari upaya untuk meneror minoritas muslim.

"Jika mereka kembali mereka akan aman," kata Suu Kyi, menambahkan bahwa orang-orang yang melarikan diri dipersilakan untuk kembali ke Myanmar. Banyak pengamat mengaitkan sikap pemerintah Myanmar di bawah Suu Kyi terhadap etnik Rohingya itu salah satunya disebabkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi yang menang pada pemilihan umum nasional namun kalah di daerah etnis minoritas termasuk Rakhine.

NLD berkuasa pada 2015 melalui pemilu bersejarah yang menandai berakhirnya setengah abad kekuasaan militer di Myanmar.(OL-3)